RADAR BOGOR - Berdasarkan pemantauan terbaru melalui sistem SikS NG Supervisor Dinas Sosial, sejumlah perkembangan penting mulai terlihat, baik untuk penerima reguler maupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami peralihan dari pencairan via pos ke Kartu KKS.
1. Pembaruan Status di SikS NG Supervisor Dinas Sosial
Dilansir dari Youtube Cek Bansos, sistem SikS NG Supervisor Dinas Sosial di tingkat kabupaten maupun kota kini sudah memperlihatkan adanya pembaruan data untuk penyaluran bansos PKH dan BPNT yang mencakup periode Juli hingga September 2025
Bagi para pendamping sosial, status transaksi dalam sistem tersebut sudah berhasil melalui tahap cek rekening, yang menjadi langkah awal sebelum dana dapat disalurkan ke penerima.
Namun, status yang muncul saat ini masih berada pada posisi “Belum SI” (Standing Instruction).
Kondisi ini menandakan bahwa proses administratif selanjutnya masih berjalan, khususnya penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) di Kementerian Sosial.
Selama status masih “Belum SI”, pencairan belum dapat dilakukan. Jika status sudah berubah menjadi “SI”, maka pencairan resmi bisa segera dilaksanakan melalui bank penyalur Himbara sesuai mekanisme yang berlaku.
2. Pencairan untuk KPM Peralihan dari Pos ke Kartu KKS
Selain penerima reguler, pencairan tahap ketiga juga akan menyertakan KPM yang sebelumnya menerima bansos melalui kantor pos dan kini beralih menggunakan Kartu KKS.
Pencairan bagi kelompok ini akan digabung dengan tahap ketiga, sehingga mereka akan mendapatkan haknya sekaligus tanpa menunggu jadwal terpisah.
Di dalam SikS NG, data untuk KPM peralihan tersebut sudah tercatat, mencakup informasi periode penyaluran dan detail pembayaran.
Bagi KPM yang telah memiliki Kartu KKS, status transaksinya sudah berada dalam tahap cek rekening atau bahkan hasil cek rekening, yang menandakan proses pencairan semakin dekat.
Namun, bagi KPM yang belum menerima Kartu KKS, statusnya mungkin masih berada pada tahap Burekol (Buka Rekening Kolektif).
Artinya, kartu belum dicetak dan masih dalam proses administrasi di bank penyalur.
Untuk itu, para KPM yang masih menunggu pencetakan kartu disarankan segera berkoordinasi dengan pendamping sosial atau petugas kelurahan/desa agar proses penerbitan kartu tidak mengalami kendala lebih lanjut.
