RADAR BOGOR - Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat ini tengah menunggu proses pencairan bansos PKH BPNT, sementara sebagian lain masih harus memastikan status kepesertaan mereka.
Sejumlah ketentuan terbaru dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, mulai dari kewajiban pengecekan data, mekanisme pencairan dana, hingga penggantian kartu KKS bagi penerima baru bansos PKH BPNT.
Berikut rangkuman lengkap pembaruan mengenai bansos PKH dan BPNT 2025:
1. Pengecekan Status Melalui SIKS-NG
Setiap Keluarga Penerima Manfaat perlu memulai dengan memeriksa data kepesertaan mereka melalui aplikasi SIKS-NG untuk memastikan masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Status yang muncul akan menentukan apakah bantuan tetap cair pada tahap ketiga atau justru berhenti.
Jika muncul keterangan “exclude”, artinya penerima sudah tidak lagi masuk dalam daftar penerima manfaat untuk periode berikutnya.
Hal ini penting dilakukan secara berkala agar tidak terjadi kebingungan ketika pencairan berlangsung.
2. Alasan Dikeluarkannya Penerima
Tidak semua penerima tetap mendapatkan bantuan hingga tahap akhir. Pemerintah melakukan pemutakhiran data berdasarkan survei sosial ekonomi.
Mereka yang berada pada kelompok desil 6 sampai desil 10 dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih mapan, sehingga tidak termasuk dalam prioritas utama penerima bantuan.
Selain itu, apabila kondisi ekonomi penerima dinilai membaik, maka bantuan dapat dihentikan sesuai aturan yang berlaku.
3. Status “Pengecekan Rekening Berhasil”
Banyak KPM kini melihat status “pengecekan rekening berhasil” di aplikasi.
Keterangan ini menandakan bahwa rekening penerima telah diverifikasi dan dinyatakan aktif, sehingga siap menerima dana.
Meski demikian, status tersebut belum berarti dana langsung masuk, sebab masih ada beberapa tahapan administratif yang harus dilalui.
4. Proses Pencairan Dana
Setelah rekening dinyatakan berhasil diverifikasi, pencairan dana akan melewati beberapa dokumen keuangan, yaitu SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan SI (Standing Instruction).
Semua tahap ini harus diselesaikan sebelum saldo benar-benar masuk ke kartu KKS Merah Putih milik penerima.
Proses ini memang membutuhkan waktu, namun dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan transparan dan tepat sasaran.
5. Pengelolaan Kartu KKS Secara Mandiri
Kementerian Sosial menegaskan bahwa setiap penerima manfaat wajib memegang kartu KKS mereka sendiri.
Aturan baru melarang penyimpanan atau penitipan kartu kepada pihak lain, termasuk ketua RT, kepala dusun, atau bahkan pendamping sosial.
Tujuannya adalah menghindari potensi penyalahgunaan dana bantuan.
6. Pembayaran Ganda untuk Penerima Tertunda
Bagi KPM yang belum menerima dana pada tahap kedua, terutama mereka yang sebelumnya masih menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia dan kini beralih ke sistem perbankan dengan kartu KKS, pemerintah menyiapkan mekanisme pembayaran ganda pada tahap ketiga.
Dana yang belum tersalurkan pada tahap sebelumnya akan digabungkan dan diberikan bersamaan dengan pencairan bantuan tahap terbaru.
Beberapa penerima juga berpotensi memperoleh tambahan berupa top-up Rp 400.000, tergantung hasil verifikasi.
7. Penerimaan dan Aktivasi Kartu KKS Baru
Bagi penerima yang berpindah dari sistem PT Pos ke KKS, penting untuk segera berkoordinasi dengan pendamping sosial, dinas sosial setempat, maupun bank penyalur.
Kartu KKS baru harus diterima dan diaktifkan agar proses pencairan berjalan lancar. Tanpa aktivasi kartu, dana tidak dapat ditarik ataupun digunakan.
