RADAR BOGOR - Pemerintah akan memulai digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada September 2025.
Sistem baru ini akan mengubah tata cara pendataan hingga penyaluran, dengan dukungan teknologi digital, biometrik, serta identitas kependudukan digital (IKD).
Berikut adalah perinciannya:
1. Tiga Alur Digitalisasi Bansos
- Bagian Hulu:
Pemerintah akan memperbarui basis data penerima bansos dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Sistem ini terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta fitur biometrik berbasis pengenalan wajah, sehingga hanya masyarakat yang benar-benar memenuhi syarat yang dapat diterima sebagai penerima bantuan.
- Bagian Tengah:
Menjadi penghubung antara basis data penerima bansos dan Payment ID.
- Bagian Hilir:
Seluruh bansos akan disalurkan melalui Payment ID.
Salah satu penerapan sistem baru ini terlihat pada program BPNT, di mana bantuan tidak lagi diberikan dalam bentuk uang tunai.
Penerima hanya dapat menukarkannya dengan beras melalui pemindaian kode batang yang telah disediakan.
2. Sistem Penyaluran dan Verifikasi
- Penyaluran:
Menggunakan Payment ID untuk memastikan bantuan dipakai sesuai ketentuan, menutup peluang penyalahgunaan, dan menjaga akuntabilitas.
- Verifikasi Data:
Proses verifikasi dilakukan dengan dua jalur, yakni menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan melalui pengecekan langsung oleh petugas pendamping di lapangan.
- Pengajuan Permohonan:
Bisa melalui portal digital dengan autentikasi IKD atau pengenalan wajah. Bagi warga yang tidak memiliki ponsel pintar, autentikasi biometrik akan difasilitasi oleh petugas lapangan.
3. Uji Coba Perdana
- Uji coba digitalisasi bansos pertama kali akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
- Setelah uji coba, program akan diperluas secara bertahap ke berbagai daerah lain berdasarkan evaluasi.
4. Manfaat Digitalisasi Bansos
- Meningkatkan akurasi penyaluran dengan mengurangi kesalahan inklusi (penerima tidak berhak) dan eksklusi (penerima berhak yang terlewat).
- Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan serta memastikan pertanggungjawaban dalam proses penyaluran bansos.
- Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, digitalisasi bansos berpotensi mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 34 juta orang.***