RADAR BOGOR - Meski Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengumumkan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ketiga sebesar Rp600.000 mulai bergulir, tidak sedikit Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masih mengeluh.
Hingga pagi ini, banyak warga melaporkan saldo bantuan belum masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) mereka.
BSI, BRI, dan Mandiri yang menjadi tiga bank penyalur memang sudah mulai menyalurkan bantuan sejak 30–31 Agustus 2025.
Laporan keberhasilan pencairan datang dari Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, hingga Jawa Barat.
Namun, di daerah lain seperti Garut, Ciamis, dan sebagian wilayah Sumatera, banyak penerima merasa kecewa karena hingga saat ini saldo bantuan masih nihil.
Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan rasa ketidakadilan.
Pola pencairan yang tidak serentak dianggap membingungkan warga.
Status rekening bansos pun bervariasi: ada yang tertulis “proses burekol”, ada yang “gagal cek rekening”, sementara sebagian lain masih “belum tersedia”.
Lebih jauh, masalah transparansi kembali mencuat.
Sejumlah warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan mendapati namanya hilang dari daftar penerima.
Kemensos memang menyatakan data penerima diperbarui setiap tiga bulan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, proses pembaruan ini justru menimbulkan pertanyaan, apakah pemutakhiran sudah tepat sasaran atau ada keluarga miskin yang justru terhapus?
Selain BPNT, keterlambatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) juga menimbulkan keresahan.
Nanyak keluarga menunggu dana pendidikan, kesehatan, dan gizi anak, tetapi hingga kini pencairannya masih belum jelas.
Situasi ini mengungkap dua wajah bansos, di satu sisi membantu masyarakat yang sudah cair, di sisi lain menyisakan kekecewaan bagi yang belum tersentuh.
Bila pola pencairan bertahap tanpa kejelasan terus berulang, kepercayaan publik terhadap program bansos berpotensi tergerus.***
Editor : Eli Kustiyawati