RADAR BOGOR - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kurang mampu, atau keluarga penerima manfaat (KPM), khususnya melalui KKS BNI.
Di tahap ketiga penyaluran tahun 2025, tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan mendapatkan bansos Rp600 ribu yang disalurkan lewat rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BNI.
Namun, proses pencairan bansos ke KPM melalui KKS BNI yang tidak merata memicu kebingungan di lapangan.
Ironisnya, ada juga penerima baru yang langsung mendapat Rp1,6 juta sekaligus, sementara sebagian masyarakat masih harus menunggu tanpa kepastian.
Sejak akhir Agustus, pencairan sudah dilakukan di Bank BSI, BRI, dan Mandiri.
Kini giliran Bank BNI mulai menyalurkan dana. Namun, hanya sebagian kecil penerima di beberapa daerah, seperti Bandung, yang sudah berhasil mencairkan bantuan.
Situasi ini menimbulkan keresahan. Banyak KPM yang bolak-balik ke ATM atau agen bank hanya untuk mengecek saldo.
Bahkan ada yang harus menempuh jarak jauh, membuang tenaga dan biaya, hanya untuk pulang dengan kecewa.
Laporan lain menyebutkan ada KPM baru yang langsung menerima bantuan Rp1,6 juta.
Uang tersebut merupakan akumulasi dari beberapa tahap pencairan bansos.
Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial karena tidak semua penerima mendapat jumlah sebesar itu.
Pengamat menilai, pencairan bansos tanpa sosialisasi yang merata berisiko memicu ketidakpuasan di masyarakat.
Transparansi mekanisme pencairan sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.
Pendamping sosial PKH mengingatkan agar masyarakat bersabar.
Proses pencairan biasanya berlangsung bertahap selama 2–3 minggu.
Meski demikian, pemerintah diingatkan agar memperbaiki cara komunikasi dengan masyarakat.
Jangan sampai pencairan bansos yang seharusnya menjadi kabar baik malah menimbulkan keresahan.
