RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) resmi memulai uji coba prototipe portal bantuan sosial (bansos) digital pada Kamis, 4 September 2025 di Kantor Kemensos.
Proyek ini dipimpin langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai upaya pemerintah meningkatkan transparansi, akurasi, dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Dikutip dari Instagram @kemensosri, portal digitalisasi bansos tersebut dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penerima bantuan.
Sistem ini mengusung konsep pendaftaran mandiri dengan dukungan verifikasi biometrik yang terhubung langsung ke data kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Baca Juga: KPM Harus Tahu, Kemensos bakal Luncurkan Bansos Digital di Tahun 2025, Ternyata Ini Tujuannya
Dengan adanya integrasi biometrik, masyarakat tidak perlu lagi khawatir adanya data ganda atau penerima fiktif.
Selain itu, mekanisme ini diharapkan mampu menutup celah praktik penyelewengan yang selama ini kerap menjadi sorotan publik dalam penyaluran bansos.
Dengan sistem ini, penyaluran bantuan akan berlangsung lebih transparan, akurat, dan adil.
Uji Coba Terbatas di Banyuwangi
Setelah peresmian prototipe, Kemensos berencana melanjutkan tahap uji coba terbatas pada pekan kedua September 2025 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Baca Juga: Guru Lapor Gubernur Jawa Barat Ungkap Kondisi SDN Tegal Benteng Cariu Bogor Viral, Dedi Mulyadi: Sedang Proses Perbaikan dan Pembangunan Kembali
Lokasi ini dipilih karena dianggap representatif dalam menguji kesiapan masyarakat menggunakan sistem digital, sekaligus mengukur efektivitas integrasi dengan Dukcapil di tingkat daerah.
Apabila uji coba terbatas ini berjalan lancar, pemerintah akan memperluas implementasi ke berbagai wilayah lain di Indonesia.
Arah Baru Digitalisasi Bansos
Kehadiran portal bansos digital ini sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik.
Baca Juga: Status Exclude Mengintai KPM Bansos, Tabungan Segini Bisa Hentikan Bantuan Meski PKH Tahap 3 Sudah Cair
Melalui platform ini, masyarakat bisa mengakses informasi bansos secara real-time, mendaftar, hingga memantau proses distribusi bantuan tanpa harus melalui jalur birokrasi yang panjang.
Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bansos pemerintah, sekaligus menjawab kritik selama ini terkait distribusi bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pendaftaran mandiri, serta kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung infrastruktur digital.
Dengan terobosan ini, penyaluran bansos ke depan diharapkan tidak hanya menjadi sekadar program jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.