RADAR BOGOR - September 2025 menjadi bulan panen bagi jutaan penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah memasuki tahap ketiga, membawa kabar gembira bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Beberapa di antaranya berkesempatan mendapat rezeki nomplok dengan total bantuan hingga Rp4,3 juta sekaligus.
Proses pencairan dana sudah dimulai sejak 30 Agustus 2025 melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank BRI, Bank BSI, dan Bank Mandiri.
Sementara itu, Bank BNI masih dalam tahap penyelesaian administrasi.
Meski begitu, status pencairan PKH di seluruh bank penyalur sudah menunjukkan "berhasil," yang berarti dana tinggal menunggu waktu untuk ditransfer secara bertahap ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik para KPM.
KPM KKS Baru Bisa Dapat Bantuan Berlimpah
Ada kabar baik khusus bagi penerima KKS baru, terutama mereka yang baru beralih dari skema penyaluran PT Pos Indonesia.
Kelompok KPM ini memiliki peluang besar untuk menerima total tiga jenis bantuan sekaligus. Bantuan tersebut meliputi:
• BPNT Tahap 2: Rp600.000
• BPNT Tahap 3: Rp600.000
• Bantuan Penebalan Pangan: Rp400.000
Dengan skema ini, total penerimaan dari program BPNT saja bisa mencapai Rp1,6 juta. Jika dana ini digabungkan dengan bantuan PKH, jumlahnya bisa jauh lebih besar.
Sebagai contoh, KPM yang memiliki komponen anak usia dini akan mendapat total Rp1,5 juta dari bantuan PKH.
Apabila total dana dari BPNT dan bantuan penebalan pangan ditambahkan, seorang KPM bisa membawa pulang dana sebesar Rp4,3 juta.
KPM Diminta Jangan Terlalu Sering Mengecek Saldo
Meskipun kabar pencairan ini sangat dinantikan, pemerintah mengimbau agar para KPM tidak terburu-buru mengecek saldo mereka di ATM atau agen bank.
Pencairan dana bantuan ini tidak terjadi serentak, melainkan secara bertahap, sehingga membutuhkan kesabaran para KPM.
Jika terlalu sering mengecek saldo di ATM, bukan hanya berisiko terkena biaya administrasi, tetapi juga ada kemungkinan kartu KKS menjadi rusak atau tertelan mesin, membuat KPM harus mengurusnya kembali dan menunda waktu penerimaan bantuan.
Untuk memastikan bantuan diterima penuh tanpa potongan, KPM disarankan untuk menunggu pengumuman resmi dari pihak pendamping sosial atau bank terkait sebelum melakukan pengecekan.***
