RADAR BOGOR – Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap ketiga tahun 2025 kini mulai dirasakan para penerima.
Informasi ini diperoleh dari video terbaru yang membahas pembaruan penyaluran bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Berikut rincian penting yang perlu diketahui masyarakat:
1. Penyaluran Bantuan Dilakukan Secara Luas
Fase ketiga bantuan PKH untuk periode Juli hingga September 2025 mulai disalurkan secara luas kepada para penerima.
Penyaluran ini awalnya dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dan kini merambah ke bank penyalur lainnya, memastikan lebih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan akses dana bantuan.
2. Bank BRI Mulai Menyalurkan Dana
Sejak pagi, 7 September 2025, Bank BRI mulai menyalurkan bantuan PKH tahap tiga.
Beberapa KPM telah menerima dana PKH di KKS mereka, menandai kelancaran penyaluran setelah tahap pertama oleh BSI.
3. Jumlah Bantuan Bervariasi
Beberapa testimoni penerima menunjukkan jumlah bantuan yang diterima berbeda-beda, berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1.200.000 per keluarga.
Hal ini sesuai ketentuan bantuan sosial yang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi keluarga masing-masing.
Karena proses distribusi dilakukan bertahap, penerima menerima bantuan pada waktu berbeda.
4. Alasan Bantuan Belum Cair
Sejumlah kondisi menyebabkan sebagian KPM belum memperoleh dana bantuan, antara lain:
• Terindikasi terlibat dalam game online terlarang.
• Memiliki tabungan dengan saldo lebih dari Rp5 juta.
• Memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang membuat mereka tidak lagi memenuhi syarat menerima bantuan.
• Tidak lagi memiliki anggota keluarga yang termasuk dalam kategori penerima.
• Terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga sehingga tidak lagi layak menerima bantuan sosial.
5. Program Baru untuk Penerima Jangka Panjang
Bagi keluarga yang telah menerima bantuan PKH lebih dari lima tahun, pemerintah mendorong untuk mengikuti Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Melalui program ini, keluarga dapat memperoleh modal usaha hingga Rp5 juta, dengan tujuan mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bansos.***
