RADAR BOGOR – Proses pencairan bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) tahap 3 untuk alokasi Juli–Agustus–September 2025 terpantau semakin masif.
Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melaporkan saldo sudah terisi. Beberapa KPM bansos bahkan terkejut dengan nominal yang masuk, ada yang mencapai Rp3 juta atau lebih.
Hal ini kemungkinan besar terjadi karena KPM tersebut menerima pencairan untuk beberapa komponen keluarga sekaligus.
Contohnya, nominal Rp600.000 bisa jadi gabungan bantuan BPNT atau PKH untuk komponen lansia atau dua anak sekolah.
Pencairan hari ini terpantau aktif di kartu KKS yang diterbitkan oleh Bank BSI, BNI, dan BRI.
Bagi KPM yang kartunya diterbitkan oleh bank-bank tersebut dan saldo kemarin masih kosong, kemungkinan besar dana sudah masuk hari ini.
Sementara itu, untuk Bank Mandiri, pencairan dana PKH masih belum terpantau.
Namun, KPM diimbau tetap sabar karena status di sistem sudah “SI” (Standing Instruction) yang berarti dana akan segera ditransfer dalam waktu dekat.
Bagi KPM yang menerima bantuan dengan nominal besar, ada pesan penting untuk menggunakan dana secara bijak.
Bantuan sosial hanya bersifat sementara dan dicairkan setiap tiga bulan. Tidak ada jaminan bantuan akan terus cair di tahap berikutnya.
Oleh karena itu, manfaatkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak.
Jika ada sisa, simpan untuk kebutuhan di masa mendatang. Anda bisa menabungnya di rekening lain atau menabung secara mandiri.
Menggunakan mobile banking untuk mengecek saldo juga disarankan agar kartu KKS lebih awet dan terhindar dari kerusakan.
Peralihan dari PT Pos ke KKS:
Bagi KPM yang beralih dari PT Pos ke KKS, mohon bersabar.
Proses distribusi kartu masih berlangsung secara bertahap. Jika sudah ditetapkan sebagai penerima di tahap 2 dan 3, bantuan akan cair secara ganda.
Pengecekan Status Bantuan:
Jika hingga minggu ketiga September bantuan belum cair, KPM bisa mengecek status kepesertaan mereka.
Anda bisa menghubungi pendamping sosial, operator SIKS-NG, atau mengecek sendiri melalui aplikasi Cek Bansos.
KPM yang masuk desil 6–10 (data ekonomi keluarga mampu) kemungkinan besar tidak akan menerima bantuan lagi.
Kementerian Sosial sedang menguji coba program digitalisasi bansos. Program ini terkait dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
KPM bansos di daerah uji coba yang memiliki smartphone diimbau untuk mengaktifkan IKD penerima di kantor desa atau kelurahan.***
Editor : Eli Kustiyawati