RADAR BOGOR - Program bantuan sosial (bansos) khususnya PKH BPNT yang digadang-gadang menjadi penyelamat ekonomi masyarakat kecil kembali jadi sorotan.
Pasalnya, ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah dicoret dari daftar penerima bansos PKH dan BPNT hanya beberapa hari sebelum pencairan tahap 3.
Penyebabnya? Mulai dari data ganda, saldo tabungan terlalu besar, hingga yang paling menghebohkan ketahuan, bermain game online terlarang dan menggunakan uang bansos PKH BPNT untuk beli rokok serta kredit motor.
Baca Juga: Update Terbaru, Daftar Lengkap Instansi yang Telah Umumkan Kelulusan Seleksi PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2025
Surat Edaran Mengejutkan
Dalam surat resmi yang beredar, pemerintah pusat memerintahkan agar pencairan bansos lebih selektif.
KPM yang masuk kategori “tidak layak” otomatis masuk daftar exclude.
Hal ini menyebabkan banyak warga kaget, terutama mereka yang sebelumnya sudah menerima pencairan tahap 2.
Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Gagal Cair? Ini 9 Alasan Mengejutkan Kenapa KKS Bisa Dicabut, Nomor 9 Bikin Geleng-geleng
Salah satu alasan paling berat adalah keterlibatan game online terlarang.
Berdasarkan data dari PPATK, jika ada anggota keluarga yang memakai NIK atau KTP untuk transaksi judi online, otomatis bantuan akan dihentikan.
Tak peduli apakah transaksi itu dilakukan oleh anak, suami, atau bahkan kerabat yang meminjam data, tetap saja KPM dianggap terlibat.
Kalau datanya masuk daftar game online terlarang langsung coret. Tidak bisa diganggu gugat.
Baca Juga: Saldo Membengkak, KPM yang Dapat Bansos PKH Validasi Bisa Terima Hingga Rp1,6 Juta Sekaligus, Ini Kriterianya
Selain game online terlarang, faktor lain yang membuat masyarakat kaget adalah aturan baru soal penggunaan dana bansos.
Jika uang PKH atau BPNT dipakai untuk belanja di luar kebutuhan pokok, KPM bisa langsung dicoret.
Artinya, bansos wajib dipakai untuk membeli sembako seperti beras, telur, sayur, daging, dan buah.
Jika digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, perhiasan, bahkan kredit motor, maka bantuan bisa langsung dihentikan.
Baca Juga: Kabupaten Bogor Rawan Bencana, Anggota DPR RI Marlyn Maisarah Dorong BMKG Lakukan Simulasi Kebencanaan di Kantor Pemerintahan
9 Penyebab Dicoret dari Daftar Bansos
Hingga saat ini, ada 9 alasan utama yang bisa membuat KPM dicoret yakni game online terlarang, tidak ada komponen PKH, pekerjaan terlarang (PNS, TNI, Polri, perangkat desa), meninggal dunia, rekening pasif, pemeringkatan desil, saldo tabungan lebih dari Rp5 juta, data tidak sinkron, dan penyalahgunaan dana bansos.
Jumlahnya Ribuan, Tapi Bisa Bertambah
Meski jumlah yang dicoret di tiap daerah relatif kecil sekitar 20–30 orang per kabupaten, total secara nasional bisa mencapai ribuan.
Jumlah ini bisa saja terus bertambah jika monitoring menemukan lebih banyak pelanggaran.
Baca Juga: Nomenklatur Sekolah Pasca Dimerger Kisruh, Disdik Kota Bogor Bilang Begini
Bagi penerima baru KKS hasil peralihan dari Kantor Pos, pemerintah menyiapkan penebalan bansos Rp400 ribu.
Bantuan ini diharapkan bisa mengurangi keresahan masyarakat yang takut kehilangan hak mereka.
Pemerintah berulang kali mengingatkan masyarakat agar tidak main-main dengan bansos.
Dengan kebijakan ketat ini, bansos diharapkan benar-benar sampai kepada keluarga miskin yang membutuhkan, bukan kepada mereka yang menyalahgunakannya.