RADAR BOGOR - Pemerintah menegaskan pentingnya kehati-hatian bagi penerima bansos, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), terkait penggunaan data pribadi.
Peringatan ini disampaikan sebagai langkah antisipasi agar masyarakat penerima tidak mengalami kerugian di masa depan akibat peminjaman identitas untuk kepentingan yang tidak semestinya.
Penerima diminta untuk tidak sembarangan meminjamkan KTP, KK, maupun biodata anggota keluarga seperti nama suami, istri, atau anak, terutama untuk urusan pinjaman bank, kredit kendaraan, maupun bentuk pinjaman lainnya.
Meski hingga saat ini belum ada kasus resmi yang terbukti, langkah pencegahan ini dianggap sangat penting untuk melindungi hak penerima bantuan, simak ulasannya dirangkum dari berbagai sumber berikut ini:
Dampak yang Bisa Timbul Jika Biodata Dipinjamkan
Salah satu dampak serius dari peminjaman data adalah kemungkinan adanya pengetatan atau bahkan penghentian bansos.
Jika terdapat catatan kredit atau pinjaman atas nama penerima, hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi kelayakan bansos.
Integrasi data ini diproyeksikan akan semakin ketat, sehingga setiap penggunaan identitas untuk kepentingan di luar kebutuhan rumah tangga berpotensi menimbulkan masalah.
Dengan begitu, penerima bantuan sangat disarankan menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak mudah menyerahkannya kepada pihak lain.
Uji Coba Pendataan Ulang Bansos Digital
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah tengah menyiapkan sistem pendataan ulang bansos secara digital yang akan mulai diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir tahun 2025.
Sistem ini dirancang untuk mendata penerima aktif, penerima dorman (sudah tidak aktif), hingga masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan.
Jika uji coba di Banyuwangi berhasil, maka sistem ini akan diterapkan secara nasional pada tahun 2026.
Tujuannya adalah menciptakan mekanisme pendataan yang lebih transparan, akurat, dan sesuai dengan kondisi ekonomi nyata warga.
Cara Kerja Sistem Pendataan Digital
Pendataan digital ini bersifat sangat terintegrasi. Dengan hanya memasukkan NIK dan KK, sistem akan langsung menghubungkan data dengan berbagai basis data lain, di antaranya:
- Data Pertanahan (ATR/BPN) untuk memastikan kepemilikan aset tanah dan properti.
- Data Sekolah untuk mengetahui status pendidikan anak dalam keluarga.
- Data BPJS Ketenagakerjaan untuk mengecek apakah ada anggota keluarga yang memiliki gaji di atas UMK/UMR.
- Data BPJS Kesehatan untuk memantau riwayat kesehatan.
- Data BI Checking untuk melihat catatan pinjaman atau kredit yang pernah dilakukan.
Melalui integrasi ini, pemerintah dapat memiliki gambaran ekonomi yang lebih akurat mengenai setiap penerima.
Hal ini diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.
Pendaftaran dalam sistem digital nantinya bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan bantuan petugas.
Prosesnya akan melibatkan verifikasi wajah dan persetujuan integrasi data. Menariknya, penerima bisa memantau status pendaftaran mereka seperti melacak pesanan di marketplace.
Jika ada kendala atau penolakan, tersedia fitur pengajuan sanggahan agar proses tetap adil dan transparan.
Pentingnya Kewaspadaan Menjaga Identitas
Karena sistem baru ini akan membaca seluruh data melalui NIK dan KK, masyarakat kembali diingatkan untuk tidak sembarangan memberikan data pribadi.
Jika ada pihak yang meminta data, sebaiknya tanyakan dulu tujuannya dan pastikan hanya diberikan kepada petugas resmi.