RADAR BOGOR - Kabar gembira datang bagi para petani yang memiliki kartu tani untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) di seluruh Indonesia.
Sejumlah bank anggota Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri telah mulai menyalurkan dana bansos pemerintah melalui kartu tani, yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan para petani kecil.
Informasi ini terungkap dalam video terbaru Naura Vlog yang membahas perkembangan pencairan berbagai bansos pemerintah. Salah satunya untuk petani melalui kartu tani.
Baca Juga: Wawan Teamlo Come Back Menggila, Bersama Jui Purwoto Bikin Heboh Publik Lewat Lagu Satir Negeri Konoha
Bantuan yang masuk ke rekening para petani ini bukan bagian dari program PKH (Program Keluarga Harapan) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai).
Dana tersebut merupakan dukungan pemerintah untuk meringankan beban biaya produksi para petani, terutama menjelang masa tanam pertama tahun ini.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan nasional sekaligus untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok di pasaran.
Pemerintah menilai bahwa penguatan permodalan petani kecil menjadi kunci penting dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas.
Baca Juga: SMAN 5 Kota Bogor Bogor Menang Telak dari SMAN 1 Cikampek di Honda DBL with Good Day 2025 West Java Series - West Region
Selain bantuan untuk petani, Presiden juga telah menginstruksikan pencairan bantuan sosial tunai lainnya.
Dalam dua hari ke depan, pemerintah akan menyalurkan bansos senilai Rp500.000 untuk lansia penerima PKH Plus di Jawa Timur, serta bansos Rp300.000 untuk masyarakat miskin ekstrem melalui BLT Dana Desa.
Program bansos ini ditargetkan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh bantuan reguler dari pemerintah.
Kriteria penerima BLT Dana Desa adalah warga miskin yang tidak menerima PKH atau BPNT dan memiliki penghasilan di bawah Rp300.000 per bulan.
Baca Juga: Kenali 8 Penyebab Motor Harus Turun Mesin, Jangan Sampai Dialami Sama Kendaraan Kamu
Untuk memastikan bansos tepat sasaran, pemerintah menggandeng pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan aparat kelurahan untuk memverifikasi data penerima.
Pencairan dilakukan secara bertahap dan akan terus diawasi secara ketat.
Dengan mulai cairnya berbagai jenis bantuan, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di tahun 2025.
