RADAR BOGOR - Pemerintah resmi memulai langkah besar untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui kebijakan digitalisasi.
Program ini dipandang sebagai jawaban atas persoalan ketidaktepatan sasaran yang selama ini kerap menimbulkan masalah di lapangan.
Berikut adalah rincian lengkap mengenai proyek digitalisasi bansos yang akan diuji coba pertama kali di Banyuwangi, Jawa Timur, berikut ulasannya dilansir dari berbagai sumber.
1. Tujuan Utama Program
Digitalisasi bansos dirancang untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran yang masih tinggi dalam program bantuan pemerintah.
Berdasarkan data, sekitar 45 persen program yang dikelola Kementerian Sosial tidak tepat sasaran.
Dengan sistem baru berbasis digital, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar hanya diterima oleh warga miskin dan rentan yang berhak, bukan jatuh kepada pihak yang mampu atau data fiktif.
2. Pilot Project di Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba atau pilot project karena daerah ini dikenal aktif dalam inovasi digital dan memiliki kesiapan infrastruktur.
Uji coba akan dimulai pada September 2025, dengan target hasil awal dapat terlihat sebelum akhir tahun.
Jika terbukti efektif, program ini akan diperluas ke seluruh Indonesia pada tahun 2026.
3. Integrasi Data Lintas Instansi
Salah satu kunci utama digitalisasi bansos adalah integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga.
Data kepemilikan tanah akan diambil dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepemilikan kendaraan dari kepolisian, serta riwayat pekerjaan dan kesehatan dari BPJS.
Semua informasi tersebut akan dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan e-KTP.
Dengan mekanisme ini, pemerintah bisa mendeteksi kondisi ekonomi penerima secara lebih objektif dan mencegah adanya penerima ganda.
4. Mekanisme Penentuan Penerima
Sistem digital akan mengklasifikasikan penduduk ke dalam tiga kategori, yaitu sejahtera, menengah, dan pra-sejahtera.
Klasifikasi ini memudahkan penentuan siapa yang berhak menerima bantuan.
Penyaluran juga akan dilakukan dengan teknologi Digital ID serta sistem pembayaran digital, sehingga lebih transparan dan bisa diawasi dengan mudah.
5. Layanan bagi Warga yang Tidak Memiliki Akses Teknologi
Pemerintah juga memastikan tidak ada warga miskin yang tertinggal karena keterbatasan teknologi.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki gawai atau akses internet, pendaftaran dan pengurusan bansos akan dibantu oleh pendamping sosial maupun perangkat desa.
Mereka sudah mendapat pelatihan khusus untuk menggunakan portal bansos sehingga setiap warga tetap bisa mengakses haknya.
