RADAR BOGOR - Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali menjadi perhatian karena masih terdapat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang belum mencairkan bantuan.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran bansos PKH telah mencapai 7.443.448 KPM atau sekitar 74,43 persen, dengan nilai bantuan sembako yang tersalur lebih dari Rp8 triliun.
Alasan Bansos Tidak Cair
Sebagian KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos karena terindikasi melakukan pelanggaran.
Pelanggaran tersebut meliputi tindakan yang merusak kesehatan, kehidupan sosial, maupun kondisi ekonomi.
Salah satu contohnya adalah penggunaan bantuan tidak sesuai peruntukan, termasuk praktik penyalahgunaan untuk kegiatan yang dilarang.
Dari hasil verifikasi, lebih dari 600.000 KPM terindikasi melakukan penyalahgunaan.
Namun, sebagian di antaranya ternyata menjadi korban karena bantuan dimanfaatkan pihak lain atau diberikan secara sengaja kepada orang yang tidak berhak.
Kesempatan Pemutakhiran dan Reaktivasi
Pemerintah memberikan kesempatan bagi KPM yang terindikasi bermasalah untuk melakukan pemutakhiran data atau reaktivasi.
Proses ini dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) daerah yang kemudian diteruskan ke pemerintah desa atau kelurahan.
Selanjutnya, pendamping sosial akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah KPM masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Pentingnya Verifikasi Ulang
Verifikasi ulang menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
KPM yang benar-benar memenuhi syarat tetap dapat diajukan kembali agar memperoleh hak sesuai ketentuan.
Dengan demikian, program bansos dapat berjalan lebih transparan, adil, dan bermanfaat bagi keluarga yang membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati