RADAR BOGOR - Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian dalam penyaluran bansos khususnya PKH BPNT, untuk memastikan tepat sasaran kepada masyarakat.
Beberapa perkembangan terbaru mencakup adanya bansos PKH BPNT tambahan bagi kelompok tertentu, mekanisme banding bagi penerima yang dikeluarkan, hingga pembahasan mengenai perpanjangan distribusi bantuan beras.
1. Bansos Tambahan selain PKH BPNT Rp500.000 di Jawa Timur
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Jawa Timur mendapat kabar baik berupa pencairan bantuan tambahan senilai Rp500.000.
Bantuan ini disebut sebagai PKH Plus, yang berfungsi sebagai pelengkap dari Program Keluarga Harapan (PKH) reguler.
Tidak semua penerima PKH mendapatkannya, sebab program ini khusus menyasar kelompok lanjut usia berumur 70 tahun ke atas.
Dana bantuan tambahan tersebut telah resmi disalurkan dan sudah dapat ditarik oleh penerima yang masuk kategori.
Meski demikian, program PKH Plus tidak berlaku secara nasional dan hanya diberikan di wilayah tertentu, sehingga tidak semua daerah memiliki skema tambahan ini.
2. Mekanisme Banding bagi KPM yang Dikecualikan
Perkembangan lain yang menjadi perhatian adalah adanya KPM yang dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
Pengecualian ini diberlakukan karena adanya dugaan keterlibatan dalam game online terlarang atau karena pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan kriteria penerima.
Meskipun kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, terdapat opsi banding yang disebut-sebut bisa dilakukan melalui sistem Siks NG.
Namun, hingga saat ini fitur tersebut belum diaktifkan bagi para pendamping sosial sehingga proses banding belum bisa dijalankan.
Jika kelak fitur ini resmi tersedia, banding akan dilakukan melalui verifikasi bersama pendamping untuk memastikan bahwa keluarga yang bersangkutan memang tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan.
Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan kebijakan penyaluran bantuan bisa tetap adil tanpa mengorbankan hak keluarga yang sebetulnya berhak menerima.
3. Perpanjangan Program Bantuan Beras
Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan berupa beras 10 kilogram yang ditujukan untuk puluhan juta keluarga penerima manfaat.
Awalnya, program ini dijadwalkan berlangsung hingga akhir tahun 2025, tepatnya Desember.
Namun, pernyataan terbaru dari Kementerian Koordinator menyebutkan bahwa perpanjangan kemungkinan tidak akan sampai Desember, melainkan hanya hingga Oktober atau November 2025.
Keputusan tersebut masih bergantung pada evaluasi program serta ketersediaan anggaran negara.
Jika kondisi fiskal memungkinkan, tidak menutup kemungkinan program bantuan beras ini akan kembali diperpanjang.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga