RADAR BOGOR - Pemerintah mulai melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah.
Program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju sistem bansos yang lebih transparan, akurat, dan mudah diakses.
Proses Digitalisasi Bansos
Dalam uji coba ini, penerima manfaat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri menggunakan ponsel.
Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi digital perlindungan sosial (Perlinsos) dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan verifikasi wajah.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pengusulan dapat dibantu oleh petugas yang sudah ditunjuk.
Integrasi Data Digital
Sistem digitalisasi bansos ini terkoneksi dengan berbagai basis data pemerintah, di antaranya:
• Data pertanahan.
• Data kepolisian terkait kepemilikan kendaraan bermotor.
• Data dari Kementerian PANRB mengenai keluarga yang tercatat sebagai ASN.
• Data BPJS Ketenagakerjaan terkait penghasilan.
• Data BPJS Kesehatan terkait riwayat penyakit.
Dengan integrasi tersebut, setiap NIK yang masuk ke sistem dapat terbaca secara menyeluruh, termasuk kondisi sosial ekonomi keluarga.
Hal ini memungkinkan seleksi penerima bansos dilakukan lebih objektif dan akurat.
Keunggulan Sistem Digitalisasi
• Pendaftaran lebih mudah melalui aplikasi dengan verifikasi wajah yang terhubung ke Dukcapil.
• Seleksi otomatis by system sehingga lebih transparan dan minim kecurangan.
• Data terpadu lintas lembaga memastikan bansos lebih tepat sasaran.
Rencana Penerapan Nasional
Uji coba di Banyuwangi masih menjadi tahap awal. Apabila berjalan lancar tanpa kendala, sistem digitalisasi bansos ini direncanakan akan diberlakukan secara nasional.
Dengan begitu, seluruh masyarakat berkesempatan untuk mengusulkan ulang data agar dapat diverifikasi oleh sistem terpadu.
Kesimpulan
Uji coba digitalisasi bansos di Desa Kemiren, Banyuwangi, menjadi langkah penting menuju penyaluran bantuan yang lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.
Melalui integrasi data dan verifikasi digital, program ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi penerima manfaat serta mengurangi potensi penyalahgunaan.***
Editor : Eli Kustiyawati