RADAR BOGOR - Pemerintah resmi menetapkan 18,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bansos tambahan untuk periode Oktober dan November 2025.
Informasi ini diumumkan pada Minggu, 21 September 2025 melalui saluran resmi yang membahas perkembangan penyaluran bansos tambahan.
Dalam bansos tambahan ini, setiap KPM akan memperoleh paket stimulus berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter.
Penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap sesuai wilayah prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah bersama sejumlah lembaga terkait.
Data penerima bansos tambahan telah diperbarui menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSen).
Proses ini melibatkan Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, serta sejumlah instansi lain untuk memastikan akurasi penerima manfaat.
Salah satu syarat utama untuk menerima bantuan adalah terdaftar dalam DTSen. Selain itu, penerima juga harus masuk dalam kategori desil kesejahteraan 1 hingga 5. Kelompok ini diprioritaskan karena dianggap paling membutuhkan dukungan sosial.
KPM yang masih terdaftar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako dari Kementerian Sosial juga dipastikan masuk dalam daftar penerima bansos tambahan. Hal ini berlaku bagi mereka yang sudah menerima bantuan pada tahap kedua maupun tahap ketiga.
Sebaliknya, bagi KPM yang pada tahap sebelumnya tercatat sebagai “exclude” dalam sistem, maka mereka tidak akan masuk daftar penerima pada periode Oktober–November.
Evaluasi data yang diperbarui setiap tiga bulan menjadi dasar utama dalam menentukan penerima bantuan.
Pemerintah menegaskan, bansos tambahan ini tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan keluarga prasejahtera, tetapi juga sebagai bentuk stimulus menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Wilayah Papua menjadi prioritas pertama dalam pendistribusian bansos tambahan ini. Pemerintah menilai distribusi bantuan di kawasan timur Indonesia perlu dipercepat karena faktor geografis dan tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi.
Setelah Papua, bantuan akan segera menyasar wilayah perbatasan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kedua daerah ini juga dinilai strategis untuk segera mendapatkan paket stimulus sebelum pendistribusian ke wilayah lain di Indonesia.
Kementerian Sosial bersama Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan memastikan proses distribusi berjalan lancar.
Mekanisme penyaluran juga diharapkan dapat menekan potensi kendala di lapangan, seperti keterlambatan logistik dan distribusi tidak merata.
Dengan adanya bansos tambahan, pemerintah berharap kebutuhan pokok masyarakat prasejahtera dapat terpenuhi selama dua bulan mendatang. Terutama pasokan beras yang menjadi kebutuhan utama keluarga penerima manfaat.
Selain beras, minyak goreng juga kembali masuk dalam paket bansos. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga, mengingat harga minyak goreng kerap mengalami kenaikan signifikan di pasar.
Program stimulus ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan rentan.
Sehingga, tidak hanya aspek pangan yang terbantu, tetapi juga keberlangsungan ekonomi keluarga.
Informasi lebih lanjut terkait jadwal distribusi di setiap daerah akan diumumkan secara bertahap.
Pemerintah meminta masyarakat untuk terus memantau update resmi dari Kementerian Sosial, Bapanas, maupun Perum Bulog.
Dengan adanya kepastian penerima manfaat ini, pemerintah berharap penyaluran bansos tambahan dapat berjalan tepat sasaran.
Kehadiran program stimulus diharapkan memberi manfaat nyata bagi jutaan keluarga Indonesia yang membutuhkan dukungan di tengah situasi ekonomi saat ini. (***)
Penulis: Josephine Lahagu | PKL-SV IPB
Sumber: YouTube CEK BANSOS