RADAR BOGOR - Hingga akhir tahun 2025, pemerintah memastikan ada dua skema utama yang berjalan beriringan, yaitu penyaluran bantuan tambahan berupa pangan serta pencairan bansos reguler PKH BPNT yang sudah dijadwalkan.
Semua program bansos baik PKH BPNT atau tambahan ini menyasar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang datanya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Berikut rincian mengenai penyaluran bansos tambahan juga PKH BPNT:
1. Bantuan Pangan Tambahan
Pemerintah menyiapkan alokasi khusus untuk distribusi pangan tambahan yang difokuskan pada ketahanan konsumsi masyarakat. Bentuk bantuannya meliputi:
· Penyaluran beras sebanyak 10 kilogram untuk 18,27 juta KPM.
· Tambahan minyak goreng sebanyak 4 liter per KPM, yang akan diberikan dalam dua periode penyaluran, masing-masing 2 liter per tahap.
· Target penyaluran bantuan pangan ini dimulai pada bulan Oktober 2025.
· Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa kualitas beras dan minyak goreng yang disalurkan dipastikan baik, sesuai standar, dan layak konsumsi.
· Data penerima dipastikan berasal dari DTKS yang rutin diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga bantuan tepat sasaran.
2. Pencairan Bantuan Reguler
Di samping bantuan tambahan, pemerintah juga memastikan program reguler tetap berjalan sesuai jadwal. Beberapa di antaranya adalah:
· Bantuan Sembako: Seorang KPM di Provinsi Aceh melaporkan telah menerima dana Rp 1.200.000 melalui kartu sembako pada 22 September 2025.
Jumlah ini menjadi salah satu bentuk konsistensi pemerintah dalam menyalurkan bansos tepat waktu.
· Program Indonesia Pintar (PIP): Bantuan PIP untuk pelajar tingkat SD dan SMP yang masuk daftar SK nominasi juga cair pada tanggal 22 September 2025.
Besaran bantuan adalah Rp 450.000 untuk siswa SD dan Rp 750.000 untuk siswa SMP.
Dana tersebut diharapkan dapat membantu biaya pendidikan, mulai dari kebutuhan perlengkapan sekolah hingga penunjang proses belajar.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga