RADAR BOGOR – Pemerintah secara resmi mengumumkan berbagai paket stimulus ekonomi yang akan segera diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Salah satu program yang paling dinanti adalah bantuan sosial (bansos) pangan tambahan.
Kabar gembira datang untuk 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah telah menganggarkan dana yang cukup untuk memperluas bansos pangan.
Setiap KPM kini akan menerima bantuan beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter.
Penambahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan dan meringankan beban masyarakat.
Pemerintah juga meluncurkan beberapa inisiatif penting yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja, antara lain:
• Program Magang: Ditargetkan untuk 20.000 lulusan baru (fresh graduate). Program ini akan memberikan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan. Uang saku tersebut sepenuhnya dibiayai pemerintah, bukan perusahaan.
• Jaminan Sosial: Sebanyak 731.361 pekerja nonupah, seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, dan kurir, akan mendapatkan diskon iuran 50% selama enam bulan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Diskon ini ditanggung sepenuhnya oleh BPJS.
• Program Padat Karya (Cash for Work): Program ini akan menyerap 215.421 pekerja melalui proyek-proyek yang didanai Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dengan total anggaran mencapai triliunan rupiah.
Untuk mendorong sektor properti dan pariwisata, pemerintah juga menyiapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain:
• Insentif Pajak Properti: Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti hingga Rp2 miliar akan dilanjutkan hingga tahun 2026. Skema ini dapat digunakan untuk pembelian rumah hingga Rp5 miliar, dengan PPN untuk Rp2 miliar pertama ditanggung pemerintah, dan sisanya ditanggung pembeli.
• Dukungan Pariwisata: Paket stimulus untuk Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) mencakup PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat dan jasa transportasi tertentu.
Pemerintah juga berfokus pada deregulasi untuk mempermudah perizinan. Salah satu langkahnya adalah penerapan konsep fiktif positif mulai 5 Oktober 2025 yang diharapkan dapat mempercepat proses perizinan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp2,7 triliun untuk program perumahan, renovasi rumah, dan mendukung gig economy.
Program lainnya mencakup modernisasi kapal nelayan, revitalisasi tambak, serta program replanting perkebunan rakyat untuk komoditas seperti tebu, kakao, dan kopi. Seluruh program tersebut diharapkan dapat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.***
Editor : Eli Kustiyawati