RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 segera berlangsung. Sementara BPNT tahap 3 masih berjalan.
Proses pencairan bansos PKH BPNT masih menunggu verifikasi dan validasi data penerima manfaat (KPM) yang dijadwalkan mulai 1 hingga 31 bulan ini. Langkah ini dilakukan agar bantuan benar-benar diterima keluarga miskin dan rentan sesuai kondisi terkini.
Seiring itu, pemerintah juga menyelesaikan penyaluran PKH tahap 2 dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 3 yang masih berjalan. Kemensos menargetkan proses distribusi berlangsung cepat tanpa kendala birokrasi yang rumit.
Baca Juga: Jadwal Penyaluran Bansos PKH, Beras dan Juga Minyak Goreng di Bulan Depan, Catat Jangan Lupa!
PKH tahap 4 menjadi perhatian serius agar bantuan tepat sasaran. Verval dilakukan melalui laporan pendamping serta operator desa dan kelurahan, sehingga penerima tidak tumpang tindih.
BPNT Sudah Tersalur 94%, Sisanya Tertunda di Bank
Sementara itu, penyaluran BPNT menunjukkan progres signifikan dengan capaian 94% secara nasional.
Namun, masih ada sekitar 6% penerima yang belum menerima bantuan karena kendala teknis di sejumlah bank, mulai dari BRI, Mandiri, PNI, BSI hingga PSI Aceh.
Baca Juga: Jadwal Penyaluran Bansos PKH, Beras dan Juga Minyak Goreng di Bulan Depan, Catat Jangan Lupa!
Pemerintah menegaskan koordinasi dengan pihak perbankan terus dipercepat agar seluruh KPM segera menerima haknya tanpa penundaan lebih lama.
Aturan Baru LPG Subsidi: Wajib Pakai e-KTP dan MyPertamina
Selain bansos, masyarakat juga perlu bersiap dengan aturan baru pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi yang akan berlaku tahun depan. Pemerintah menetapkan mekanisme pembelian wajib menggunakan e-KTP dan aplikasi MyPertamina.
Aturan ini dibuat untuk mencegah penimbunan dan penyalahgunaan subsidi. Nantinya, jumlah pembelian per individu akan tercatat secara otomatis setiap minggu atau bulannya.
Dengan begitu, pengguna LPG 3 kg benar-benar berasal dari kalangan yang berhak.
Masyarakat kelas menengah ke atas pun diarahkan beralih menggunakan LPG nonsubsidi ukuran 12 kg. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membuat subsidi LPG lebih tepat sasaran bagi keluarga miskin.
