RADAR BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menurut presiden Prabowo Subianto, digitalisasi menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Selama ini, permasalahan utama yang timbul di lapangan dalam penyaluran bansos adalah tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran.
Seringkali yang mendapatkan masih banyak dari kalangan dianggap mampu.
Data pemerintah menunjukkan, 45 persen bansos PKH dan sembako tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga Rp14–17 triliun.
Kondisi ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan melalui sistem yang lebih modern.
Sebagai langkah awal, pemerintah meluncurkan Pilot Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi.
Program ini diharapkan menjadi contoh implementasi digitalisasi perlindungan sosial di tingkat daerah sebelum diterapkan secara nasional.
Melalui program ini, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan diverifikasi menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dengan begitu, data penerima bansos dapat tervalidasi secara lebih akurat, sekaligus meminimalisasi risiko salah sasaran.
Selain verifikasi, digitalisasi juga memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk memantau penyaluran bansos secara real-time, transparan, aman, dan akuntabel.
Pemanfaatan IKD menjadi instrumen utama dalam digitalisasi bansos, dengan identitas digital, penerima bantuan dapat terhubung langsung dengan sistem pemerintah, sehingga lebih sulit bagi pihak yang tidak berhak untuk menyalahgunakan bansos.
Selain itu, penerapan IKD juga mendukung integrasi data lintas kementerian dan lembaga, sehingga meminimalisir perbedaan data penerima antara pemerintah pusat dan daerah.
Presiden Prabowo menekankan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan sasaran program bansos.
Adanya digitalisasi, Presiden Prabowo Subianto berharap tidak ada lagi keluarga miskin yang terlewat, sekaligus memastikan bantuan tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan perlunya akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat memiliki kepercayaan penuh terhadap program Bansos pemerintah.
Digitalisasi bansos bukan hanya upaya teknis, tetapi juga langkah strategis dalam membangun fondasi sistem perlindungan sosial modern di Indonesia.
Menggunakan pemanfaatan teknologi, pemerintah dapat mengurangi potensi kerugian negara sekaligus memastikan bahwa bansos benar-benar menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.
Langkah awal di Banyuwangi diharapkan menjadi model sukses yang dapat direplikasi di seluruh daerah.
Dengan demikian, cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan bansos yang tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan bisa terwujud.***
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim