RADAR BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, salah satunya dengan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menekankan tekadnya untuk menuntaskan program Rutilahu dalam kurun waktu maksimal tiga tahun, yang berarti lebih cepat dua tahun dari perkiraan normal lima tahun.
Data menunjukkan bahwa terdapat sekitar 14 ribu unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor, sebuah angka yang menuntut perhatian serius karena berdampak pada kualitas hidup ribuan keluarga.
Kabupaten Bogor menyiapkan dana dari APBD Perubahan 2025 untuk memperbaiki 3.750 unit rumah.
Bantuan Rutilahu, yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa, tidak berdiri sendiri. Program ini terpadu dengan berbagai upaya pembangunan lain dan diperkuat melalui kemitraan dengan TNI, Polri, serta program yang berasal dari pemerintah pusat melalui DPR RI.
“Yang dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Selain itu, kami juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri, tujuannya sama percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat,” papar Bupati Bogor.
Lebih lanjut, Rudy Susmanto memastikan bahwa akurasi target adalah prioritas.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, data calon penerima bantuan menjalani proses verifikasi berlapis, dimulai dari pemeriksaan di tingkat RT/RW dan desa/kelurahan, sebelum akhirnya dikumpulkan dan divalidasi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.
Keberhasilan target Rutilahu yang dipercepat ini sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Namun, Rudy optimis hal ini dapat dicapai karena adanya tren pertumbuhan positif pada pendapatan daerah, yang ditopang oleh stabilitas sektor ekonomi lokal seperti perdagangan, industri kecil, dan pariwisata.
Program Rutilahu tidak hanya berfokus pada renovasi bangunan, tetapi juga terpadu dengan bantuan sosial dan inisiatif pemberdayaan masyarakat.
Tujuannya agar rumah layak huni menjadi titik awal bagi terciptanya kehidupan yang lebih sehat, aman, dan sejahtera.
Langkah progresif ini menegaskan keberpihakan Pemkab Bogor pada warga kurang mampu, dengan tekad untuk menghapus kemiskinan struktural secara bertahap melalui strategi yang tepat dan sinergi antar lembaga.***
Editor : Eli Kustiyawati