RADAR BOGOR – Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk program bantuan pangan agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Bantuan ini meliputi beras dan minyak goreng dengan mekanisme distribusi resmi melalui pemerintah daerah.
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapatkan beras 10 kilogram per bulan.
Selain beras, disalurkan pula minyak goreng sebanyak 2 liter setiap bulan. Penyaluran bansos khusus minyak goreng dilakukan sekaligus untuk dua bulan sehingga masyarakat akan menerima 4 liter dengan merek Minyak Kita.
Penyaluran bantuan ini akan dimulai pada Oktober 2025 dengan total anggaran sekitar Rp6,5 triliun.
Mekanisme distribusi dilakukan melalui balai desa, kelurahan, serta titik distribusi resmi yang sudah ditentukan agar penerima lebih mudah mengaksesnya.
Penerima bantuan difokuskan kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
1. Program Stimulus Ekonomi Lainnya
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan beberapa stimulus ekonomi lain yang diarahkan untuk membuka lapangan kerja, menjaga keberlangsungan usaha, dan memperkuat daya beli masyarakat.
2. Program Magang
Menyasar 20.000 lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Peserta magang akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan.
Program ini menelan anggaran sekitar Rp8 miliar dan diharapkan membantu transisi lulusan muda ke dunia kerja.
3. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah
Stimulus ini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Selama tiga bulan, PPh 21 akan ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.
Kebijakan ini memiliki anggaran sekitar Rp120 miliar dan ditujukan untuk menopang sektor yang paling terdampak penurunan konsumsi.
4. Program Perumahan
Melalui skema BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah menurunkan beban bunga kredit perumahan bagi pekerja.
Jika sebelumnya bunga ditetapkan sebesar BI Rate + 5 persen, kini diturunkan menjadi BI Rate + 3 persen sehingga lebih terjangkau bagi pekerja yang ingin memiliki rumah.
5. Program Padat Karya Tunai
Dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dengan target 609.465 penerima manfaat.
Anggaran yang disiapkan mencapai Rp5,3 triliun. Program ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
6. Percepatan Deregulasi
Pemerintah mempercepat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 guna mempermudah investasi.
Langkah deregulasi ini diyakini akan memperkuat iklim usaha nasional dan mempercepat masuknya modal ke berbagai sektor strategis.
7. Program Perkotaan
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah menjalankan proyek percontohan di beberapa kota besar.
Program ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas permukiman dan menyediakan ruang kerja yang mendukung perkembangan ekonomi digital serta gig economy.***
Editor : Eli Kustiyawati