RADAR BOGOR - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus melanjutkan dan memperkuat program penyangga ekonomi masyarakat yaitu bansos.
Pada akhir September 2025, diumumkan beberapa paket stimulus yang akan direalisasikan mulai bulan Oktober hingga akhir tahun, termasuk penambahan bantuan pangan bagi KPM bansos (Keluarga Penerima Manfaat) PKH dan BPNT.
Bantuan pangan ini bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan mengurangi dampak inflasi pangan.
Komponen Bantuan: Setiap KPM akan menerima beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter per bulan.
Penyaluran Dirapel: Bantuan ini direncanakan disalurkan sekali salur (dirapel) untuk dua bulan alokasi (Oktober dan November), sehingga total yang diterima KPM adalah beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter.
Anggaran: Total anggaran yang disiapkan untuk bansos pangan ini sekitar Rp6,5 triliun.
Target Penerima: 18,27 juta KPM (penerima bantuan pangan/BPNT aktif).
Penyaluran akan dilakukan melalui Balai Desa/Kelurahan atau titik distribusi resmi. Surat undangan pengambilan diharapkan mulai dibagikan pada awal Oktober.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menggulirkan berbagai program stimulus yang fokus pada penciptaan lapangan kerja, perumahan, dan deregulasi.
1. Program Magang Berbayar
Target: 20.000 lulusan perguruan tinggi (fresh graduate maksimal 1 tahun).
Fasilitas: Peserta akan menerima uang saku setara UMP selama 6 bulan.
Anggaran: Pemerintah menyiapkan Rp80 miliar untuk program ini pada tahun 2025.
2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
Cakupan: Dilanjutkan dari sektor padat karya, kini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.
Insentif: PPh 21 DTP diberikan 100% selama sisa tahun pajak 2025 (sekitar 3 bulan).
Target Pekerja: 552.000 pekerja.
Anggaran: Rp120 miliar.
3. Manfaat Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah memberikan fasilitas keringanan bunga kredit perumahan bagi pekerja dan pengembang:
Bunga KPR Pekerja: Diturunkan dari BI rate + 5% menjadi BI rate + 3%.
Bunga Kredit Pengembang: Diturunkan dari BI rate + 6% menjadi BI rate + 4%.
Tujuan: Memperluas kesempatan pekerja dalam memiliki rumah, sejalan dengan target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden. Program ini juga diikuti dengan relaksasi SLIK OJK.
4. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
Pelaksana: Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Periode: September hingga Desember 2025.
Target Penerima: 609.465 orang.
Anggaran: Rp3,5 triliun (PUPR) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub).
5. Percepatan Deregulasi dan Tata Ruang
Pemerintah mempercepat deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko (Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025) untuk mempermudah investasi.
Hal ini dilakukan melalui integrasi sistem antar kementerian/lembaga dan perluasan penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission.***
Editor : Eli Kustiyawati