RADAR BOGOR – Kabar gembira datang bagi 1,9 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Pemerintah memastikan penyaluran bantuan tambahan selain bansos PKH BPNT berupa penebalan sembako senilai Rp400.000 akan segera cair pada awal Oktober 2025.
Bantuan ini diberikan sebagai kompensasi keterlambatan pencairan bansos PKH BPNT tahap sebelumnya sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.
Sejak akhir September 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyelesaikan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru bagi KPM hasil validasi maupun peralihan dari PT Pos ke Bank Himbara.
Namun banyak penerima melaporkan saldo mereka masih kosong.
Hal ini dijelaskan karena proses aktivasi kartu dan verifikasi rekening kolektif membutuhkan waktu, serta harus menunggu terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) susulan dari Kemensos.
Menariknya, bagi KPM baru dan peralihan, saldo bantuan akan langsung dirapel.
Artinya, mereka akan menerima BPNT tahap 2 (April–Juni), tahap 3 (Juli–September), plus bantuan tambahan Rp400.000 penebalan sembako.
Tak hanya itu, sebagian penerima PKH juga akan mendapatkan pencairan dobel untuk tahap 2 dan 3 secara bersamaan.
Kemensos menargetkan seluruh proses pencairan bantuan ganda ini rampung pada Oktober 2025.
Bagi masyarakat yang baru menerima kartu KKS, tidak perlu panik jika saldo belum terisi.
Proses penyaluran dilakukan bertahap dan baru bisa digunakan setelah aktivasi resmi dilakukan oleh bank penyalur.
Untuk memastikan status bantuan, KPM diminta rutin mengecek situs cekbansos.kemensos.go.id atau berkoordinasi dengan pendamping sosial desa.
Bila status sudah berubah ke periode terbaru, berarti dana telah masuk ke rekening dan bisa dicairkan di ATM atau agen resmi bank penerbit KKS.
Dengan adanya tambahan bantuan ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga, terutama menjelang akhir tahun 2025.
Pemerintah menegaskan, bansos tetap berlanjut hingga triwulan keempat Oktober–Desember 2025 sebagai bagian dari komitmen melindungi rakyat kecil dari tekanan ekonomi.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga