RADAR BOGOR – Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan gebrakan besar dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT.
Tidak tanggung-tanggung, lebih dari satu juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicoret dari daftar karena dinilai tidak lagi layak.
Selain itu, temuan mengejutkan dari audit bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya ratusan ribu penerima yang terindikasi melakukan “game online terlarang” atau mengaku berprofesi sebagai pejabat negara dan pegawai bergaji tinggi.
Langkah tegas ini dilakukan seiring implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan memastikan bansos benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
1,9 Juta KPM Dinonaktifkan
Dari hasil pemeriksaan lapangan (ground check) terhadap 12 juta KPM yang datanya diverifikasi oleh BPS, Kemensos mengumumkan bahwa 1,9 juta KPM dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menerima bantuan lagi.
Dana bansos yang seharusnya mereka terima kini dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak. Proses ground check ini merupakan bagian dari pemeringkatan Desil 1 hingga Desil 10 dalam DTSEN yang secara dinamis memetakan status ekonomi penerima.
600 Ribu Penerima Mengaku Anggota DPR hingga Dokter
Kemensos, yang berkolaborasi dengan PPATK untuk menelusuri profil rekening penerima, menemukan anomali serius.
Lebih dari 600.000 penerima bansos terindikasi “main game online terlarang,” yaitu memanipulasi status atau mengaku memiliki profesi dengan penghasilan layak saat membuat rekening.
Di antara yang terdeteksi, terdapat penerima yang mengaku sebagai:
Baca Juga: Bansos Pendidikan hingga Pangan Cair Akhir September: PIP, KIP Kuliah, Beras, dan PKH Menanti Anda
- Anggota DPRD/DPR
- Anggota TNI/Polri
- Dokter
- Pegawai BUMN
Penerima yang terbukti terlibat dalam manipulasi ini dilarang keras menerima bansos lagi. Mereka yang benar-benar membutuhkan namun sempat dicoret (khusus Desil 1 dan 2) masih diberi kesempatan reaktivasi melalui Dinsos setempat.
Fokus Baru Kemensos: Bansos Sementara, Pemberdayaan Selamanya
Selain pembersihan data, Kemensos menguatkan fokus pada upaya pemberdayaan ekonomi KPM. Presiden menegaskan bahwa bansos tidak akan dikurangi, namun prioritasnya adalah membantu KPM untuk naik kelas.
Kemensos menekankan program pemberdayaan diperkuat agar tiap tahun KPM dapat graduasi atau mandiri dari ketergantungan bantuan.
Program yang diperkuat:
Permakanan Lansia dan Disabilitas: Bantuan makanan dua kali sehari untuk lansia terlantar (di atas 75 tahun) dan penyandang disabilitas.
Kolaborasi Sektor Swasta: Kemensos menggandeng Baznas, dunia usaha, dan filantropi untuk intervensi kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan data KPM by name by address secara akurat.
Update Penyaluran Bansos Terbaru
Kemensos melaporkan bahwa penyaluran bansos terus berjalan lancar:
- Triwulan I (Q1): 100% tuntas.
- Triwulan II (Q2): Hampir selesai, setelah menyelesaikan kendala pembukaan rekening kolektif.
- Triwulan III (Q3): Sudah disalurkan lebih dari 75%.
Dengan pembersihan data besar-besaran ini, diharapkan penyaluran bansos pada tahap-tahap berikutnya akan jauh lebih tepat sasaran dan berkeadilan.***
Editor : Eli Kustiyawati