RADAR BOGOR – Kabar mengejutkan datang dari Menteri Sosial di tengah gencarnya distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan persiapan prapenyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Pemerintah memastikan bahwa tahap ke-4 penyaluran bansos akan diawali dengan proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat.
Menteri Sosial menegaskan bahwa penerima bantuan sosial akan kembali diverifikasi, bahkan melalui kunjungan langsung ke rumah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran. Pertanyaan pun muncul: apakah rumah penerima yang dikunjungi akan tetap dinyatakan berhak mendapatkan PKH atau justru diputus dari daftar penerima bansos?
Mengacu pada informasi resmi per 24 September 2025, penyaluran PKH dan BPNT dibagi menjadi empat tahap setiap tahun:
1. Tahap 1: Januari-Maret
2. Tahap 2: April-Juni
3. Tahap 3: Juli-September
4. Tahap 4: Oktober-Desember
Saat ini, tahap 3 masih dalam proses penyaluran hingga akhir September. Sementara itu, persiapan tahap 4 sudah dimulai melalui verifikasi data administratif serta verifikasi lapangan.
Proses penyaluran bansos tahap 4 akan berlangsung sepanjang Oktober hingga Desember 2025 secara bertahap.
Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya 12 juta data penerima bansos yang tidak tepat sasaran.
Dari temuan ini, banyak fakta mengejutkan, termasuk adanya penerima bansos yang ternyata memiliki pekerjaan layak, bahkan sebagian di antaranya berprofesi sebagai pegawai BUMN, dokter, pengacara, hingga anggota TNI/Polri.
Lebih mengejutkan lagi, ada penerima yang terindikasi aktif bermain game online terlarang namun tetap menerima bantuan.
Untuk memastikan keakuratan data, Kemensos menugaskan 33 ribu pendamping PKH yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka akan mendatangi langsung rumah penerima yang terindikasi salah sasaran.
Verifikasi lapangan ini tidak hanya menentukan apakah penerima tetap berhak mendapatkan bantuan di tahap ke-4, tetapi juga menjadi dasar perbaikan penyaluran bansos di tahap-tahap berikutnya.
Langkah verifikasi lapangan ini sejalan dengan arahan Presiden agar bansos benar-benar menyasar masyarakat yang berhak, terutama keluarga miskin dan rentan.
Dengan adanya pembersihan data penerima, pemerintah berharap tidak ada lagi penyalahgunaan bansos oleh pihak yang sebenarnya mampu.
Penyaluran bansos tahap 4 diperkirakan mulai dicairkan pada awal Oktober 2025, setelah proses validasi selesai.
Masyarakat penerima manfaat disarankan untuk mengecek status kepesertaan secara berkala melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau bertanya langsung ke pendamping PKH di daerah masing-masing.
Tahap ke-4 penyaluran PKH dan BPNT tahun 2025 bukan hanya sekadar distribusi bantuan, melainkan juga momentum perbaikan data penerima bansos.
Dengan adanya verifikasi lapangan terhadap 12 juta data penerima, diharapkan bansos lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar membantu mereka yang membutuhkan.***
Editor : Eli Kustiyawati