RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran bansos agar tepat sasaran. Salah satu langkah penting yang kini dilakukan adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan adanya data ini, penyaluran bansos lebih terukur karena sudah melalui proses perankingan mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Melalui DTSEN, penerima manfaat tidak lagi ditentukan secara sembarangan, melainkan benar-benar berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang terverifikasi. Hal ini menjawab berbagai persoalan yang sebelumnya sering muncul terkait ketidaktepatan sasaran bansos.
Langkah konkret lain yang sudah dilakukan adalah ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat.
Pendamping sosial yang turun langsung ke lapangan menemukan adanya 1,9 juta penerima yang sudah tidak lagi memenuhi syarat.
Data tersebut menjadi dasar untuk melakukan perbaikan agar bansos dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak.
Temuan ini tentu menjadi momentum penting. Bansos bukan sekadar angka dalam data, melainkan hak yang harus diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan penyaringan yang lebih ketat, pemerintah memastikan keadilan dalam distribusinya.
Tidak hanya itu, Kemensos juga bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri profil rekening penerima bansos.
Hasilnya cukup mengejutkan, ditemukan lebih dari 600.000 penerima yang terindikasi terlibat dalam aktivitas game online terlarang.
Fakta ini menunjukkan adanya penyalahgunaan bantuan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok.
Tindakan tegas pun akan diambil. Prinsipnya, bansos harus benar-benar bermanfaat, bukan justru disalahgunakan untuk kegiatan yang merugikan.
Pemerintah ingin memastikan dana negara tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pengurangan bansos. Justru dalam waktu dekat, alokasinya akan ditambah untuk memperkuat perlindungan sosial masyarakat.
Hingga triwulan ketiga tahun ini, tercatat lebih dari 75% bansos sudah tersalurkan kepada penerima.
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menjaga keberlangsungan bantuan. Apalagi dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, bansos menjadi penopang penting bagi jutaan keluarga Indonesia.
Selain bansos reguler, Kemensos juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memperkuat program-program pendukung.
Salah satunya adalah program permakanan untuk lansia terlantar berusia di atas 75 tahun. Program ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga aspek kemanusiaan.
Lebih jauh, pemerintah juga menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat. Bansos hanya bersifat sementara, tetapi pemberdayaan memberikan dampak jangka panjang.
Dengan pemberdayaan, penerima manfaat dapat bertransformasi dari penerima bantuan menjadi individu yang mandiri dan produktif.
Transformasi ini menjadi tujuan utama. Negara tidak ingin rakyatnya selamanya bergantung pada bantuan, melainkan mampu bangkit dan sejahtera dengan kemampuan sendiri. Karena itu, bansos dan pemberdayaan dipadukan agar saling melengkapi.
Ke depan, dengan adanya DTSEN dan berbagai langkah evaluasi, diharapkan penyaluran bansos semakin transparan, adil, dan tepat sasaran. (***)
Penulis : Sabila Lestiasih - PKL SV IPB
Sumber : TY KLIK BANSOS