Berbagai Bansos Dicairkan di Penghujung Tahun 2025, Ada untuk Penyandang Disabilitas hingga Lansia
Muhammad Fajrun Najah• Selasa, 30 September 2025 | 11:38 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat bersama DPR RI.
RADAR BOGOR - Dalam rangka penguatan sektor riil dan daya beli masyarakat miskin, pemerintah memberikan stimulus dengan berbagai bansos.
Pertama bansos dengan penerima keluarga keluarga miskin guna meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
Kedua bansos yang diberikan dalam bentuk kartu, bantuan ini dapat dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan keluarga.
Ketiga bantuan jaminan kesehatan, program ini diberikan kepada keluarga kurang mampu. Nantinya penerima dapat berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS secara gratis.
Keempat bansos penyandang disabilitas, program ini sebagai bentuk dukungan khusus bagi mereka agar dapat menjalani hidup mandiri dan lebih produktif.
Kelima bantuan sosial bagi lansia, program ini sebagai upaya pemerintah memberikan perhatian terhadap kelompok usia rentan ini. Penerima akan mendapat bantuan tunai dan akses pelayanan kesehatan khusus bagi lansia.
Keenam bansos korban bencana alam, pemerintah menyediakan bansos untuk korban terdampak bencana.
Bantuan sosial ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal sementara bagi korban.
Terakhir bantuan sosial yang ditujukan untuk anak-anak, bantuan ini difokuskan untuk menunjang pendidikan dan kesehatan anak. Pemerintah merancang bantuan ini sebagai akses layak terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi setiap anak-anak.
Sementara itu di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi atas dukungan dari seluruh Anggota Dewan dalam rapat pembahasan APBN 2026.
Menkeu menegaskan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan.
Untuk menunjang ekonomi inklusif tersebut, Menkeu mendorong sektor riil dan daya beli masyarakat dengan beberapa bantuan sosial (bansos) yang dicairkan pada akhir tahun 2025 ini.
Menkeu menegaskan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan ekonomi Indonesia yang tangguh dan sejahtera.
“APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Menkeu dilansir dari laman Kemenkeu.go.id.