RADAR BOGOR – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya menghadirkan wajah baru dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Tidak hanya soal pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, kini pemerintah menekankan pentingnya akurasi data, transparansi penyaluran, hingga perubahan pola pikir masyarakat.
Dalam sebuah pertemuan resmi yang diikuti secara langsung maupun daring, perwakilan pemerintah menyampaikan bahwa masih banyak laporan bansos yang belum tepat sasaran.
Sebagian penerima tidak layak, sementara keluarga miskin yang seharusnya berhak justru terlewat.
Karena itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pemutakhiran data dilakukan lebih serius, salah satunya dengan melibatkan Karang Taruna.
Karang Taruna diminta ikut mengawasi melalui aplikasi Cek Bansos yang dilengkapi fitur usul dan sanggah.
Melalui mekanisme ini, warga bisa melaporkan data keluarga yang berhak menerima sekaligus menggugurkan penerima yang tidak layak.
Dengan cara tersebut, diharapkan penyaluran lebih transparan, akurat, dan benar-benar menyentuh masyarakat miskin.
Namun, pesan Presiden Prabowo tidak berhenti pada soal teknis bansos.
Ia juga menegaskan perlunya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan selamanya.
Pemerintah mengusung slogan baru, yakni “Bansos sementara, berdaya selamanya.”
Bantuan itu memang dibutuhkan, tetapi jangan hanya dijadikan sandaran hidup.
Bansos sementara, berdaya selamanya. Artinya, bantuan adalah jembatan menuju kemandirian.
Sebagai bentuk nyata komitmen itu, Presiden Prabowo bahkan membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Pemberdayaan Masyarakat.
Tujuannya agar ada keseimbangan antara perlindungan sosial dan penguatan kapasitas masyarakat.
Kebijakan ini dipandang sebagai lompatan penting.
Jika sebelumnya bansos kerap dipandang hanya sebatas “pemberian tunai” atau “bantuan sembako”, kini paradigma berubah: bansos menjadi awal dari pemberdayaan yang berkelanjutan.
Kolaborasi pemerintah, Karang Taruna, dan masyarakat diyakini dapat menciptakan sistem bansos yang tidak hanya adil dan tepat sasaran, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat keluar dari lingkaran kemiskinan menuju kemandirian.***
Editor : Eli Kustiyawati