RADAR BOGOR – Memasuki Oktober 2025, jutaan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) mulai resah menunggu pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 4.
Pertanyaan yang sama terus bergema: kapan bantuan cair, apakah ada tambahan dana bansos PKH BPNT Rp400 ribu lagi, dan bagaimana nasib penerima KKS baru?
Secara teori, jadwal resmi pencairan bansos PKH BPNT sudah jelas.
Tahap 4 dijadwalkan cair pada periode Oktober hingga Desember 2025. Tetapi, kenyataan di lapangan berbeda.
Hingga 1 Oktober 2025, masih ada penerima tahap 2 dan 3 yang belum menerima hak mereka.
Artinya, pencairan tahap 4 bisa saja sedikit mundur. Kemungkinan cair di akhir Oktober atau November. Tapi yang jelas, paling lambat pencairan selesai pada Desember 2025.
Mengenai isu adanya penebalan Rp400 ribu, faktanya pemerintah hanya memberikan tambahan tersebut sekali dalam setahun, yaitu pada tahap 2.
Bila ada KPM yang baru menerima tambahan di tahap 3 atau 4, itu merupakan pencairan tertunda dari periode sebelumnya.
Selain uang tunai, bansos tambahan berupa beras 20 kg dan minyak goreng 4 liter kembali disalurkan.
Namun, bansos tambahan ini hanya untuk penerima BPNT, bukan PKH murni.
Lalu bagaimana dengan penerima KKS baru yang pencairannya tertinggal? Pemerintah menjelaskan, sistem bansos tetap berjalan bertahap.
Baca Juga: Berdiri di Ruang Milik Jalan, 34 Bangunan Liar di Babakan Madang Bogor Dibongkar Petugas
Jadi, meskipun ada keterlambatan, pencairan tidak bisa langsung dobel.
Misalnya, jika KPM baru menerima tahap 2, maka pencairan tahap 3 akan menyusul di bulan Oktober ini, lalu tahap 4 akan tetap dibayarkan sesuai giliran.
KPM diimbau untuk mengecek status bantuan secara mandiri di situs cekbansos.kemensos.go.id atau dengan mendatangi pendamping sosial di wilayahnya.
Hal ini penting untuk memastikan bantuan tidak tertahan akibat masalah data, termasuk status exclude yang bisa membatalkan pencairan.
Dengan kepastian bahwa seluruh bansos akan cair paling lambat Desember 2025, masyarakat diminta tetap sabar.
Informasi resmi terkait pencairan akan selalu diumumkan melalui saluran resmi pemerintah, sehingga KPM tidak mudah terpengaruh oleh kabar simpang siur.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga