RADAR BOGOR - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memimpin rapat Komite Percepatan Transportasi Digital Pemerintah di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, pada Kamis, 2 Oktober 2025. Termasuk mengenai bantuan sosial (bansos).
Tahap awal uji coba digitalisasi bansos ini, menurut Mensos Gus Ipul difokuskan pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Mensos Gus Ipul menargetkan 320.000 pendaftar, dan hingga saat ini lebih dari 260.000 warga telah terdaftar dalam sistem baru bansos tersebut.
Portal Perlinsos sebagai Sistem Digital
Portal Perlinsos hadir sebagai wadah utama digitalisasi bansos. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses data secara terbuka serta ikut terlibat dalam proses validasi penerima bantuan.
Transparansi dan Partisipasi Publik
Pemerintah menekankan prinsip keterbukaan dengan memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan penerima baru atau menyanggah data penerima yang dianggap tidak tepat langsung dari ponsel pintar.
Sistem ini juga dilengkapi dengan teknologi verifikasi wajah dan biometrik guna memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai data.
Fokus Program pada PKH dan BPNT
Digitalisasi tahap awal menyasar dua program besar, yakni PKH dan BPNT. Keduanya merupakan bansos dengan jumlah penerima terbanyak, sehingga sistem baru ini diharapkan bisa mengoptimalkan efektivitas penyaluran.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Proses digitalisasi melibatkan berbagai pihak, antara lain Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), serta kementerian dan lembaga terkait.
Kolaborasi ini penting untuk memastikan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dukungan Pemerintah Daerah
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut positif program ini. Menurutnya, digitalisasi bansos akan membawa manfaat nyata karena distribusi bantuan akan semakin tepat sasaran, tepat manfaat, dan akuntabilitasnya lebih terjaga.
Arahan Presiden Prabowo Subianto
Uji coba di Banyuwangi menjadi bagian dari arahan Presiden untuk mengubah sistem penyaluran bansos yang selama ini terkesan formal dan tertutup menjadi lebih transparan, terbuka, serta melibatkan partisipasi publik.
Keterlibatan Berbagai Instansi
Rapat percepatan digitalisasi bansos ini juga dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, BPKP, PLN, dan instansi lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan dukungan penuh terhadap transformasi digital dalam tata kelola bantuan sosial di Indonesia.
Transformasi Menuju Penyaluran Bansos Modern
Uji coba digitalisasi di Banyuwangi bukan hanya sekadar proyek percontohan, tetapi merupakan langkah awal menuju reformasi besar dalam distribusi bantuan sosial nasional.
Dengan sistem yang berbasis teknologi, pemerintah berupaya mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran, meminimalisir data ganda, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga