RADAR BOGOR - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bappenas) bersama Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) berupa beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter kepada jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Penyaluran bansos ini menjadi bagian dari program perlindungan sosial yang rutin diberikan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya di tengah fluktuasi harga bahan pokok menjelang akhir tahun 2025.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber resmi, program BPNT Oktober sampai November 2025 telah dimulai sejak awal Oktober dan akan berlangsung secara bertahap.
Pada tahap awal, tercatat sekitar 1,7 juta KPM sudah mulai menerima beras bantuan, setiap KPM berhak mendapatkan 10 kg beras per bulan, dengan mekanisme penyaluran bisa diberikan sekaligus 20 kg untuk dua bulan (Oktober dan November).
Pemerintah menyiapkan anggaran mencapai Rp7 triliun, demi memastikan distribusi bantuan pangan berjalan lancar.
Anggaran ini mencakup penyediaan, pengemasan, hingga distribusi beras yang dilakukan langsung oleh Bulog dengan pengawasan Bapanas.
Selain itu, untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, disalurkan pula minyak goreng 2 liter sebagai bagian dari paket sembako tambahan.
Secara keseluruhan, program bantuan pangan ini ditargetkan menjangkau sekitar 18,7 juta KPM di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut berasal dari data penerima bantuan yang telah diverifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta data tambahan yang dihimpun oleh pemerintah daerah.
Proses distribusi dijadwalkan berlangsung bertahap mulai awal Oktober hingga akhir Oktober 2025, dengan kemungkinan penyaluran tahap berikutnya berlanjut hingga Desember.
Meskipun demikian, pemerintah mengingatkan bahwa tidak semua keluarga bisa menerima bantuan secara bersamaan.
Hal ini disebabkan mekanisme distribusi yang menyesuaikan dengan kesiapan gudang Bulog, ketersediaan logistik, serta kondisi geografis di daerah masing-masing.
Beberapa wilayah mungkin menerima bantuan lebih cepat, sementara daerah lain membutuhkan waktu lebih lama karena faktor distribusi.
Selain melalui BPNT, pemerintah juga terus menyalurkan program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) pangan, dan subsidi lainnya.
Namun, berbeda dengan bantuan reguler dari Kemensos, program BPNT yang dikelola oleh Bapanas dan Bulog lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan pokok berupa beras dan minyak goreng.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Wacanakan Bangun Sekretariat Pemuda di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor
Dengan adanya penyaluran BPNT periode Oktober–November 2025 ini, pemerintah berharap dapat menekan inflasi pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat kecil.
Bantuan ini juga menjadi langkah konkret dalam mengurangi risiko kerawanan pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Masyarakat penerima manfaat diimbau untuk mengecek jadwal pembagian di wilayah masing-masing melalui pemerintah daerah atau aparat desa setempat.
Dengan begitu, penyaluran bantuan bisa berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat sasaran sesuai tujuan utama program BPNT.***
Editor : Eka Rahmawati