RADAR BOGOR – Pencairan bansos PKH dan BPNT pada Oktober 2025 mulai meluas di berbagai wilayah.
Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) melaporkan bahwa saldo KKS mereka sudah terisi, terutama bagi penerima yang baru berpindah dari PT Pos ke Bank Himbara seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI.
Proses ini dilakukan untuk mempermudah pencairan bantuan dan mempercepat distribusi dana ke seluruh daerah.
1. Cara Cek Status Bansos yang Akurat
KPM disarankan tidak hanya mengandalkan aplikasi atau situs Cek Bansos karena datanya sering terlambat diperbarui.
Cara yang lebih pasti adalah menanyakan langsung kepada petugas pendamping. Penerima PKH dapat menghubungi pendamping PKH di wilayah masing-masing, sementara penerima BPNT bisa mengecek ke petugas SIK-NG di desa atau ke Dinas Sosial setempat.
Sistem SIK-NG milik Kementerian Sosial menampilkan data pencairan yang paling akurat karena langsung terhubung ke pusat.
2. Penjelasan Arti Status Burekol dan Desil
Dalam sistem SIK-NG sering muncul istilah “Burekol” dan “Desil”.
Status Burekol berarti rekening KKS sedang dalam proses pembukaan kolektif oleh pihak bank sehingga kartu belum aktif, tetapi bantuan tetap akan cair setelah proses selesai.
Sementara Desil menunjukkan tingkat kesejahteraan penerima. KPM dengan Desil 1–5 masih berhak menerima bantuan, sedangkan Desil 6 ke atas dianggap sudah mampu dan tidak lagi mendapat bantuan.
3. Penyebab Bantuan Tidak Cair
Beberapa KPM mungkin belum menerima pencairan karena berbagai alasan, di antaranya:
a. Terjadi gagal cek rekening di sistem bank penyalur.
b. Data penerima terdeteksi pernah digunakan untuk aktivitas game online terlarang.
c. Memiliki tabungan di atas Rp5 juta di rekening bank lain.
d. Data terbaru menunjukkan penerima sudah tidak termasuk kategori miskin.
4. Pencairan Ganda dan Imbauan Penggunaan KKS
KPM yang baru berpindah dari PT Pos ke Bank Himbara berpotensi menerima pencairan ganda, misalnya untuk tahap 2 dan tahap 3 yang dibayarkan sekaligus.
Pemerintah mengimbau agar bantuan digunakan untuk kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, KKS wajib dijaga dengan baik dan tidak boleh dipegang oleh pihak lain, termasuk petugas atau ketua kelompok.***
Editor : Eli Kustiyawati