RADAR BOGOR – Penyaluran bansos kembali ramai dibahas setelah sejumlah penerima melaporkan saldo Rp600.000 sudah masuk ke rekening KKS pada awal Oktober 2025.
Selain itu, beberapa daerah juga masih menerima pencairan susulan PKH dan BPNT, sementara Kementerian Sosial tengah menyiapkan tahap keempat serta memperluas uji coba digitalisasi bansos.
1. Pencairan PKH, BPNT, dan PIP
Bantuan pendidikan PIP untuk jenjang SD sebesar Rp450.000 kini mulai cair untuk termin ketiga. Siswa penerima diimbau rutin memeriksa saldo rekening SimPel atau kartu KIP.
Sementara itu, saldo Rp600.000 juga masuk ke KKS Bank BSI dan bank lainnya, termasuk untuk KPM peralihan dari PT Pos ke sistem perbankan.
Di beberapa wilayah seperti Aceh, bantuan yang masuk mencapai lebih dari Rp1 juta karena menggabungkan pencairan susulan PKH dan BPNT tahap sebelumnya.
Untuk tahap keempat, sistem SIKS-NG masih belum menunjukkan tanda pencairan.
Dana diperkirakan baru disalurkan pada pertengahan November atau awal Desember 2025, sesuai pola penyaluran tahun sebelumnya.
2. Distribusi KKS Baru dan Saldo yang Belum Masuk
Beberapa wilayah seperti Banyuwangi masih menyalurkan kartu KKS baru bagi penerima peralihan.
Namun, bagi mereka yang baru menerima kartu pada akhir September atau Oktober, saldo bantuan belum masuk karena masih menunggu instruksi top-up dari Kemensos.
3. Digitalisasi Bansos Lewat Portal Perlinsos
Kemensos kini menguji pendaftaran bansos digital melalui portal Perlinsos. Pendaftaran dinilai cepat dan mudah, hanya membutuhkan waktu satu hingga dua menit.
Setelah itu, tim ahli akan menilai kelayakan penerima berdasarkan data kepemilikan aset dan aktivitas keuangan.
Apabila tidak layak, sistem otomatis akan memberikan notifikasi berisi alasan penolakan.
Uji coba ini berlangsung hingga 15 Oktober 2025 dan diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bansos.
4. Sekolah Rakyat untuk Keluarga Penerima PKH
Kemensos juga membuka pendaftaran Sekolah Rakyat di Lecin dan Muncar untuk jenjang SMA bagi warga desil 1 dan 2.
Sekolah ini berasrama, biayanya ditanggung penuh oleh pemerintah, dan pendaftar dapat mengajukan melalui pendamping sosial PKH.***
Editor : Eli Kustiyawati