RADAR BOGOR – Menjelang pencairan bansos tahap 4 tahun 2025, pemerintah melalui berbagai lembaga terkait memperketat proses verifikasi dan validasi data penerima.
Dalam proses evaluasi terbaru, terdapat sembilan faktor utama yang menjadi alasan dihentikannya atau dikecualikannya penerima manfaat (KPM) dari daftar bansos tahap berikutnya.
1. Terindikasi Terlibat Game Online Terlarang
Salah satu penyebab utama yang kini diawasi ketat adalah keterlibatan penerima dalam aktivitas game online terlarang.
Berdasarkan hasil pemantauan lembaga keuangan, penerima yang terindikasi melakukan transaksi mencurigakan atau berhubungan dengan aktivitas tersebut dapat langsung dinonaktifkan dari daftar penerima.
2. Tidak Lagi Memiliki Komponen PKH
Bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), kepemilikan komponen menjadi hal wajib.
Jika dalam keluarga tersebut sudah tidak terdapat anak sekolah, balita, lansia berusia di atas 60 tahun, atau anggota keluarga penyandang disabilitas, maka bantuan akan dihentikan.
Hal ini karena PKH ditujukan secara spesifik untuk kelompok dengan kondisi tersebut.
3. Anggota Keluarga Bekerja di Instansi Tertentu atau Bergaji di Atas UMR
Keluarga yang memiliki anggota bekerja sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD, serta perangkat desa, otomatis tidak lagi berhak menerima bansos.
Begitu pula jika terdapat anggota keluarga dengan penghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR).
4. KPM Meninggal Dunia
Apabila penerima bantuan meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yang sah untuk menggantikan, maka bantuan akan otomatis dihentikan.
Kebijakan ini sesuai dengan ketentuan administrasi penyaluran bansos yang mewajibkan data penerima aktif dan terverifikasi.
5. Tidak Melakukan Transaksi pada Kartu KKS
Penerima manfaat yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu lama, tidak menggunakan dana bantuan, atau tidak diketahui keberadaannya, akan masuk dalam daftar nonaktif.
Pemerintah menilai ketidakaktifan tersebut sebagai tanda bahwa bantuan tidak tersalurkan dengan efektif.
6. Tidak Layak Berdasarkan Hasil Perankingan Desil BPS
Melalui survei lapangan (ground check), Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penilaian kelayakan berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial keluarga.
Hasil survei tersebut menghasilkan ranking desil kesejahteraan, dan KPM yang dinilai sudah tidak masuk kategori miskin akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial tahap berikutnya.
7. Memiliki Saldo di Atas Rp5 Juta
KPM yang terpantau memiliki saldo rekening di atas Rp5 juta akan dievaluasi ulang.
Berdasarkan laporan keuangan yang diterima pemerintah, penerima dengan saldo tinggi dianggap tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan karena dinilai memiliki kemampuan ekonomi yang cukup.
8. Gagal Bank atau Data Tidak Padan
Permasalahan teknis seperti data ganda, kesalahan penulisan identitas, atau ketidaksesuaian antara data penerima dengan data bank penyalur juga menjadi penyebab dihentikannya bansos.
Dalam kasus seperti ini, status penerima biasanya akan ditangguhkan sementara hingga data diperbaiki dan diverifikasi kembali.
9. Bantuan Tidak Digunakan Sesuai Peruntukannya
Pemerintah juga dapat menghentikan bantuan bagi penerima yang tidak menggunakan dana sesuai tujuan.
Bansos seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Jika ditemukan penyimpangan dalam pemanfaatannya, maka bantuan akan dihentikan sebagai bentuk sanksi.***
Editor : Eli Kustiyawati