RADAR BOGOR - Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan stimulus ekonomi dan menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi KPM bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang datanya tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Memasuki kuartal akhir tahun 2025, pencairan bantuan sosial dilaporkan bertubi-tubi, bahkan ada laporan saldo KKS yang menembus di atas Rp2 juta karena rapelan berbagai program.
Pantauan dari aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) dan laporan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas pencairan yang masif, menandakan percepatan penyaluran di akhir tahun.
Laporan pencairan dana dobel atau rapelan dengan nominal besar (hingga jutaan rupiah) di awal Oktober ini mayoritas terjadi pada dua kelompok:
- KPM Validasi Baru: Penerima yang datanya baru divalidasi dan ditetapkan.
- KPM Peralihan: KPM yang baru menerima Kartu KKS baru setelah proses peralihan dari penyaluran sebelumnya melalui PT Pos Indonesia.
Kelompok ini cenderung menerima rapelan (misalnya PKH/BPNT Tahap 2 dan Tahap 3 sekaligus) yang membuat saldo masuk ke KKS mereka jauh lebih besar.
Pemerintah, melalui Kemensos, terus berupaya mempercepat penyaluran dengan menguji sistem digitalisasi Perlinsos (Perlindungan Sosial).
Sistem ini bertujuan mengintegrasikan data antara DTKS, Dukcapil, dan Bank Penyalur untuk meminimalisir kesalahan dan keterlambatan.
KPM diimbau untuk:
- Tetap bersabar, terutama KPM yang terlambat cair. Penyaluran dilakukan bertahap dan berbeda termin di setiap daerah.
- Waspada terhadap informasi palsu. Selalu pantau perkembangan melalui kanal resmi seperti Aplikasi Cek Bansos, situs Kemensos, atau melalui pendamping PKH/BPNT resmi di wilayah masing-masing.
Pencairan yang masif ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi nasional, dan diharapkan dapat menahan tekanan harga bahan pokok jelang akhir tahun.***
Sumber: YouTube INFO BANSOS
Editor : Alpin.