RADAR BOGOR – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Perum BULOG telah memfinalisasi persiapan penyaluran bansos Bantuan Pangan tambahan alokasi Oktober dan November 2025.
Bansos ini akan memberikan bonus komoditas berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng kepada 18,27 juta KPM.
Undangan pengambilan bansos diprediksi mulai disebar secara bertahap sejak awal pekan ini, segera setelah anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan diterima.
Bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan dan daya beli KPM, terutama bagi penerima bansos BPNT/Program Sembako dan PKH.
Rincian Bantuan Sekaligus (Dua Bulan Alokasi):
• Beras: Total 20 kg per KPM
• Minyak goreng: Total 4 liter per KPM
NFA meminta Dinas Pangan Daerah memastikan kualitas komoditas sebelum didistribusikan.
Penyaluran dilakukan oleh BULOG di kantor desa atau kelurahan setempat, dan KPM diwajibkan membawa surat undangan yang akan dibagikan dalam waktu dekat.
Meskipun kuota nasional penerima tetap 18,27 juta KPM, terjadi penyesuaian besar dalam komposisi penerima di tingkat provinsi, berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKS/DTSEN) terbaru.
Wilayah Indonesia Barat mencatat penurunan jumlah penerima, sementara wilayah Indonesia Timur mengalami peningkatan signifikan, menunjukkan adanya pemutakhiran data yang lebih inklusif.
Kenaikan terbesar tercatat di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang bertambah 48,4 ribu KPM.
Peningkatan juga terjadi di Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Papua Tengah.
Tiga Provinsi Penerima Terbanyak:
• Jawa Barat: 3,342 juta KPM
• Jawa Timur: 3,067 juta KPM
• Jawa Tengah: 3,003 juta KPM
Selain bantuan pangan komoditas, pemerintah terus memfinalisasi pencairan bantuan uang tunai reguler, yaitu PKH dan BPNT.
1. Progres PKH dan BPNT Tahap 4
Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 4 (alokasi Oktober–Desember) telah dimulai secara bertahap sejak awal Oktober.
Program ini bertujuan memperkuat jaring pengaman sosial dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan daya beli.
Penyaluran dilakukan secara berkesinambungan dan ditargetkan selesai sebelum akhir tahun.
2. Penuntasan Dana Susulan dan Migrasi KPM
Kemensos secara bersamaan menuntaskan sisa penyaluran tahap sebelumnya, khususnya bagi KPM dengan status validasi baru dan migrasi.
• KPM Validasi Baru: Penerima manfaat hasil validasi terbaru melalui DTKS mulai menerima saldo di rekening, termasuk KPM yang baru tervalidasi di Tahap 3.
Nominal bantuan bervariasi, PKH bisa mencapai jutaan rupiah sesuai komponen, dan BPNT sebesar Rp200.000 per bulan.
• Bantuan Penebalan Susulan: Bantuan penebalan BPNT sebesar Rp400.000 (rapelan alokasi tahap sebelumnya) juga dilaporkan cair bagi KPM yang baru tervalidasi di Tahap 2.
• Migrasi dari PT Pos ke KKS: Proses migrasi KPM dari penyaluran melalui PT Pos ke Kartu KKS Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI) semakin lancar.
Migrasi data ke sistem burekol ini bertujuan meningkatkan efisiensi.
Sejak 11–12 Oktober 2025, laporan lapangan menunjukkan saldo mulai muncul di rekening KKS KPM migrasi, dengan potensi pencairan gabungan PKH dan BPNT.
Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi resmi dari Kemensos dan memanfaatkan bansos ini sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.***
Editor : Eli Kustiyawati