RADAR BOGOR - Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ke-4 tahun 2025.
Namun, di beberapa wilayah masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami keterlambatan pencairan bansos PKH BPNT akibat peralihan dari PT Pos ke kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Peralihan ini merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat dan mempermudah proses pencairan bansos PKH BPNT secara non-tunai, agar bantuan lebih aman, transparan, dan tepat sasaran.
Bagi KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia, kini sebagian besar telah dialihkan ke sistem perbankan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
KKS diterbitkan oleh bank penyalur seperti BRI, BNI, dan Mandiri, sesuai dengan wilayah masing-masing penerima.
Namun, proses peralihan ini tidak bisa langsung digunakan untuk pencairan bantuan, karena harus melalui tahapan aktivasi, verifikasi, dan pencocokan data terlebih dahulu.
Umumnya, proses ini memakan waktu beberapa minggu sejak penerima menerima kartunya. Selama masa peralihan, pencairan bantuan biasanya tidak langsung mencakup dua tahap sekaligus, melainkan dilakukan bertahap.
Misalnya, KPM baru akan menerima pencairan tahap 2 lebih dulu, lalu tahap 3 dan 4 menyusul setelah data dinyatakan valid.
Kemensos menegaskan bahwa semua tahap bantuan PKH dan BPNT tahun 2025 akan disalurkan penuh hingga akhir Desember 2025, termasuk bagi penerima yang mengalami keterlambatan akibat peralihan data atau pergantian rekening.
Artinya, bantuan dari tahap 1 hingga tahap 4 tetap cair, asalkan penerima tidak memiliki indikasi data bermasalah atau status nonaktif. Pemerintah memastikan bahwa seluruh proses penyaluran selesai sebelum pergantian tahun anggaran.
Untuk memastikan status pencairan bantuan, masyarakat bisa melakukan pengecekan mandiri melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Berikut langkah-langkahnya:
1. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa sesuai alamat di KTP.
3. Ketik nama lengkap sesuai identitas penerima.
4. Masukkan kode verifikasi (captcha) yang muncul.
5. Klik Cari Data untuk melihat hasil pencairan dan status aktif bantuan.
Selain itu, KPM juga dapat menghubungi pendamping sosial (pendamping PKH) di desa atau kelurahan untuk mendapatkan informasi langsung terkait keterlambatan atau kendala pencairan.
Perlu diketahui bahwa indikasi tertentu seperti data ganda, status ekonomi meningkat, atau ketidaksesuaian data Dukcapil dapat menyebabkan bantuan tidak cair kembali.
Oleh karena itu, penerima disarankan untuk selalu memperbarui data kependudukan dan memastikan semua dokumen masih aktif.
Meskipun beberapa KPM mengalami keterlambatan pencairan akibat peralihan dari PT Pos ke KKS, Kemensos memastikan seluruh bantuan PKH dan BPNT tahap 4 tahun 2025 tetap cair sebelum akhir tahun.
KPM bisa memantau status bantuannya melalui situs resmi Kemensos atau mendatangi pendamping sosial setempat.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga