RADAR BOGOR — Setelah menunggu cukup lama, masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) kini mulai melihat tanda-tanda pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahap 4 tahun 2025.
Meskipun pencairannya belum berlangsung serentak di seluruh wilayah, beberapa daerah sudah lebih dulu menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Berdasarkan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber resmi, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menjadi salah satu wilayah yang lebih cepat menyalurkan bansos.
Pada Selasa, 14 Oktober 2025, pemerintah daerah setempat menyerahkan secara simbolis bantuan tunai sebesar Rp1,2 juta kepada lebih dari 2.500 penerima manfaat.
Pemerintah juga mengimbau agar bantuan dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, seperti membeli bibit, pupuk, atau modal bertani, bukan untuk hal-hal bersifat konsumtif.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat agar tujuan utama bantuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan petani, benar-benar tercapai.
Program tersebut disambut dengan penuh antusias oleh para penerima.
Salah satunya, seorang petani asal Desa Kenteng, mengungkapkan rasa syukur karena bantuan ini sangat membantu dalam menambah modal bertani.
Ia berencana menggunakan sebagian dana untuk membeli pupuk dan sisanya untuk kebutuhan beras keluarga.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang menjelaskan bahwa bantuan tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahap 2 tahun 2025.
Ia menuturkan, program ini diberikan secara bertahap dengan prioritas penerima mencakup petani tembakau, buruh tani, petani cengkeh, serta warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Semarang.
Selain di Semarang, sejumlah daerah lain juga melaporkan penyaluran bansos dari dana daerah.
Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, misalnya, pemerintah menyalurkan bantuan sembako daerah triwulan kedua senilai Rp600.000 per keluarga, dengan sumber dana dari hibah APBD.
Penyaluran ini berlangsung sejak September dan masih berlanjut hingga pertengahan Oktober, mencakup 724 keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, di Kabupaten Jombang, program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) tahap 3 juga tengah disalurkan dengan nilai bantuan antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per penerima.
Bantuan tersebut diberikan secara non-tunai melalui Bank Jatim dan ditujukan bagi 153 penyandang disabilitas berat.
Di tingkat nasional, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa penyaluran PKH dan BPNT tahap 4 tengah dalam proses finalisasi sistem.
Saat ini, aplikasi SIKS-NG sedang diperbarui agar sinkron dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses sinkronisasi ini disebut penting untuk memverifikasi ulang penerima bantuan, termasuk mereka yang baru divalidasi maupun yang berpindah dari sistem lama ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.
Berdasarkan pantauan terakhir, sistem sempat menampilkan status “persiapan penyaluran” dengan nominal bantuan sekitar Rp600.000 untuk periode Oktober-Desember 2025.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan penebalan sembako senilai Rp400.000 untuk bulan November-Desember 2025, sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun.
Namun, pada 15 Oktober 2025, banyak pendamping sosial dan operator desa melaporkan bahwa progres tersebut tiba-tiba hilang dari aplikasi.
Penelusuran menunjukkan bahwa hal ini terjadi akibat pembaruan sistem internal SIKS NG, bukan karena penundaan atau pembatalan bantuan.
Proses pembaruan ini dianggap sebagai langkah penting agar data KPM semakin akurat, valid, dan bebas dari duplikasi.
Pemerintah menegaskan bahwa bantuan tahap 4 tetap berjalan sesuai jadwal dan akan disalurkan secara bertahap mulai pertengahan hingga akhir Oktober 2025.
Dengan berbagai upaya perbaikan sistem, pemerintah berharap seluruh keluarga penerima manfaat dapat menikmati bansos tepat waktu dan tepat sasaran, serta memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan menjelang akhir tahun 2025. ***
Editor : Eli Kustiyawati