RADAR BOGOR - Memasuki pertengahan bulan Oktober 2025, perhatian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tertuju pada jadwal pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT Tahap 4 (alokasi triwulan keempat: Oktober–Desember).
Meskipun berbagai laporan pencairan bansos PKH BPNT daerah dan bansos susulan Tahap 3 terus beredar, status resmi untuk Tahap 4 masih belum stabil.
Beberapa waktu lalu, sempat muncul kabar gembira mengenai update data di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) soal bansos PKH BPNT yang dikelola pendamping sosial.
Pembaruan Awal: Sekitar awal hingga minggu kedua Oktober, status transaksi untuk program BPNT Tahap 4 (periode Oktober–Desember 2025) dan Bantuan Penebalan (November–Desember) dilaporkan muncul, dengan nominal BPNT sebesar Rp600.000 (Rp200.000 per bulan) dan Penebalan sebesar Rp400.000 (Rp200.000 per bulan).
Status Check Rekening: Progres ini sempat menunjukkan status "Proses Cek Rekening", yang merupakan langkah validasi data KPM untuk penyaluran melalui Kartu KKS Bank Himbara.
Status Menghilang: Sayangnya, per 15 Oktober 2025, progres tersebut kembali menghilang dari tampilan SIKS-NG pendamping dan operator desa.
Menurut keterangan berbagai sumber, hilangnya progres ini bukan berarti pembatalan pencairan. Hal ini sering terjadi dan merupakan bagian dari pembaruan sistem internal SIKS-NG.
Pembaruan dilakukan untuk sinkronisasi data terbaru dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), guna memastikan akurasi data penerima dan menghindari duplikasi.
KPM diimbau untuk tidak panik dan menunggu hingga status kembali muncul dengan keterangan SPM (Surat Perintah Membayar) atau SI (Standing Instruction), yang menjadi sinyal dana siap dicairkan.
Sementara menanti kepastian Tahap 4, penyaluran bansos dari berbagai sumber masih terus berlangsung:
1. Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 3 SusulanFokus KPM
Penyaluran PKH dan BPNT Tahap 3 (alokasi Juli–September) masih berlangsung di bulan Oktober 2025.
Fokus utama adalah pada KPM validasi baru dan KPM yang bermigrasi dari penyaluran melalui PT Pos ke Kartu KKS Merah Putih Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI).
Proses: Pencairan ini menggunakan sistem digital SIKS-NG dan DT-DSEN dan dilaporkan terus berjalan secara bertahap sepanjang Oktober.
2. Bantuan Sosial Bersumber dari APBD (Dana Daerah)
Beberapa wilayah melaporkan adanya pencairan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari APBN.
Bansos Program Sembako Daerah Triwulan Kedua Rp600.000Disalurkan kepada 724 KPM dari keluarga kurang mampu, dimulai sejak September.
Kabupaten Jombang Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap 3 Rp300.000 - Rp500.000 (non-tunai) disalurkan melalui Bank Jawa Timur (Bank Jatim) dari APBD Jombang.
KPM bansos diimbau untuk memantau informasi resmi dari pendamping sosial atau Dinas Sosial setempat, mengingat jadwal dan jenis bantuan dapat berbeda di setiap wilayah.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga