RADAR BOGOR - Setelah sukses menyalurkan PKH dan BPNT Tahap 3, bantuan sosial (bansos) Penebalan Tahap 4 disebut bakal siap disalurkan, yang mencakup alokasi bulan November dan Desember 2024.
Meskipun demikian, jutaan KPM kini menanti kepastian jadwal pencairan bansos PKH BPNT akhir tahun ini.
Diprediksi, bansos PKH BPNT tahap 4 termasuk BPNT Penebalan kemungkinan besar akan mulai didistribusikan pada November mendatang.
Berikut adalah prediksi pencairan dan informasi penting lainnya yang harus diketahui KPM agar bansos Anda cair tepat waktu.
Prediksi Jadwal Pencairan Bansos Tahap 4: Kapan Dana Cair?
Saat ini, penyaluran Bansos masih fokus pada penyelesaian Tahap 2 (bagi pemegang KKS baru) dan Tahap 3 (termin susulan).
Dengan padatnya agenda penyaluran, Bansos Tahap 4 diprediksi akan menyusul dalam waktu dekat.
Prediksi Pencairan:
- Awal/Pertengahan November: Bansos PKH Tahap 4 dan BPNT Tahap 4 (Alokasi November-Desember) sekaligus BPNT Penebalan Tahap 4 diperkirakan mulai disalurkan.
- Percepatan: Jika proses penyaluran Tahap 3 selesai lebih cepat, tidak menutup kemungkinan dana sudah mulai cair di akhir Oktober 2024.
KPM diimbau untuk terus memantau informasi resmi dan mengecek saldo KKS secara berkala.
Awas! Ini Dua Penyebab Utama Bansos Gagal Cair
Informasi ini wajib diperhatikan KPM. Bagi Anda yang mendapati bansos belum cair atau bahkan status kepesertaan tiba-tiba dinonaktifkan (tereksekusi), terdapat dua masalah krusial yang paling sering terjadi:
1. Status Gagal Bu Recall: Data Diri Bermasalah
Bu Recall (Buka Rekening Kolektif) adalah proses pembukaan rekening bank secara massal untuk penyaluran bansos. Jika KPM memiliki keterangan Gagal Bu Recall, itu artinya rekening bank gagal dibuat.
Penyebabnya:
Baca Juga: Keciduk Maling Motor di Jalan Abesin Kota Bogor, Pelaku Kocar Kacir Sampai Lari ke Atap Rumah Warga
- Data Tidak Padan: NIK tidak valid, perbedaan nama (meski hanya satu huruf), atau data di Dukcapil tidak sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Pembaruan Data: KPM pindah domisili atau menambah/mengurangi anggota keluarga tanpa memperbarui KTP/KK.
Solusinya, segera konsultasikan masalah data diri (NIK/Nama/Alamat) ke petugas pendamping sosial setempat. Perbaiki data di Dukcapil, lalu minta pendamping untuk menyinkronkan data kembali di DTKS/SNG agar kepesertaan dapat diaktifkan kembali.
2. Status Tereksekusi Karena Transaksi Game Online
Banyak KPM yang terkejut karena status bansosnya dinonaktifkan dengan keterangan terkait transaksi judi online oleh sistem deteksi PPATK.
Penting! Sistem mendeteksi data diri (NIK) KPM, bukan orangnya secara langsung.
Solusinya:
- Telusuri Pengguna Data: Cari tahu apakah NIK KPM pernah digunakan oleh anak, menantu, saudara, atau tetangga, terutama untuk mendaftar akun dompet digital (e-wallet). Akun e-wallet yang terdaftar NIK KPM berpotensi digunakan untuk transaksi pengisian saldo judi online.
- Ajukan Sanggahan: Jika KPM yakin tidak pernah terlibat judi online, segera lapor ke pendamping sosial. Pendamping akan melakukan asesmen atau survei di lapangan.
Jika memang KPM memenuhi syarat, pendamping dapat mengajukan sanggahan atau klarifikasi agar status kepesertaan dapat dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali.
Fakta yang Wajib Diketahui KPM
- BPNT Tidak Wajib Komponen: Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) diberikan tanpa melihat komponen dalam keluarga (seperti anak sekolah, balita, atau lansia), berbeda dengan PKH.
- Cek Saldo Rp 600.000: Jika KPM mendapati saldo Rp 600.000 masuk ke KKS, dana tersebut kemungkinan adalah, (1) Bantuan PKH untuk komponen Lansia/Disabilitas, atau (2) Bantuan Program Sembako (BPNT).
Dengan memahami alur pencairan dan solusi untuk masalah data, KPM dapat memastikan hak bantuan sosial mereka cair tepat waktu tanpa hambatan. Segera periksa data Anda dan konsultasikan jika ada masalah.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga