RADAR BOGOR - Pada pertengahan Oktober 2025, masyarakat penerima bansos atau KPM mulai menaruh perhatian besar terhadap kabar penyaluran tahap keempat bansos PKH dan BPNT.
Banyak di antara mereka sudah rutin memeriksa saldo rekening untuk memastikan apakah dana bansos PKH da BPNT sudah masuk. Informasi tentang pencairan bansos ini juga semakin ramai diperbincangkan di media sosial.
Harapan besar muncul dari para penerima aktif bantuan agar pencairan bansos PKH dan BPNT tahap keempat segera dilakukan.
Bantuan ini sangat dinantikan karena menjadi penopang ekonomi keluarga menjelang akhir tahun. Pemerintah pun terus melakukan pembaruan sistem untuk memperlancar proses penyaluran agar lebih cepat dan tepat sasaran.
Dikutip dari YouTube Info Bansos, dalam pembaruan kali ini, beberapa daerah diketahui sudah menyalurkan bantuan sosial dari sumber dana APBD.
Salah satunya adalah Kabupaten Semarang yang menyalurkan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp1,2 juta kepada setiap penerima. Bantuan ini diberikan dalam dua tahap dan menyasar warga kurang mampu serta petani cengkeh.
Penyaluran tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Semarang, Nur Arifa, di aula kantor Kecamatan Susukan pada 14 Oktober 2025.
Ia berpesan agar bantuan digunakan dengan bijak, seperti untuk membeli kebutuhan pokok atau modal bertani, bukan untuk hal konsumtif.
Pemerintah Kabupaten Semarang menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, Istikomah, menyebutkan terdapat 2.523 penerima bantuan. Setiap penerima akan memperoleh dana sebesar Rp1,2 juta yang dicairkan dua kali.
Prioritas diberikan kepada petani tembakau, buruh tani, serta keluarga tidak mampu. Salah satu penerima, Saifuddin berusia 71 tahun, mengaku senang menerima bantuan tersebut dan berencana menggunakannya untuk modal bertani.
Selain Semarang, penyaluran bantuan juga berlangsung di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Di daerah ini, bantuan program sembako daerah untuk triwulan kedua sudah dimulai sejak September.
Setiap KPM menerima Rp600.000, dan total penerimanya mencapai 724 keluarga dengan sumber dana berasal dari hibah APBD.
Kabupaten Jombang juga melaksanakan penyaluran bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) tahap tiga telah berjalan sejak awal Oktober.
Bantuan yang diberikan berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per penerima dan disalurkan secara non-tunai melalui Bank Jatim.
Sementara itu, penyaluran Bansos PKH dan BPNT secara nasional masih termasuk dalam tahap ketiga yang sedang berlangsung di bulan Oktober.
Fokus utama penyaluran ini adalah bagi KPM yang baru divalidasi dan mereka yang beralih ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih.
Proses pencairan dilakukan secara bertahap melalui bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI.
Pemerintah menggunakan sistem digital terbaru bernama SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) untuk mempercepat proses penyaluran.
Sistem ini juga terhubung dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan menghindari penerima ganda.
Meskipun banyak KPM melaporkan dana sudah masuk ke rekening, belum ada daerah spesifik yang dilaporkan cair secara serentak pada 15 Oktober 2025.
Proses penyaluran dipastikan masih terus berjalan hingga akhir Oktober. Jadwal pencairan bervariasi karena tergantung pada kesiapan bank penyalur di setiap wilayah.
Untuk bantuan BPNT tahap keempat, sejumlah data menunjukkan adanya pembaruan di aplikasi SIKS-NG sejak awal Oktober.
Status transaksi menunjukkan persiapan pencairan untuk periode Oktober hingga Desember dengan nilai bantuan Rp600.000 per KPM. Dana tersebut dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih di bank Himbara.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan bantuan atau “penebalan sembako” untuk bulan November dan Desember.
Nilai tambahan ini sebesar Rp400.000, masing-masing Rp200.000 per bulan, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pokok.
Namun, sejak pertengahan Oktober, tampilan progres penyaluran bantuan di sistem SIKS-NG sempat menghilang. Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan penerima yang mengira pencairan dibatalkan.
Padahal, menurut penjelasan resmi, hilangnya progres ini disebabkan oleh pembaruan sistem yang sedang dilakukan oleh Kementerian Sosial.
Pembaruan sistem tersebut dilakukan untuk menyinkronkan data penerima terbaru dan memastikan keakuratan pencairan.
Proses seperti ini pernah terjadi pada tahap ketiga, di mana status sempat menghilang sebelum akhirnya muncul kembali dengan keterangan “transaksi sudah SPM” atau “SI,” yang menandakan bantuan siap dicairkan.
Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan bersabar menunggu proses pencairan selesai.
Pemerintah memastikan bahwa bantuan sosial tahap keempat akan segera tersalurkan setelah proses sinkronisasi data rampung.
Semoga bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat dan dapat membantu meringankan beban ekonomi di akhir tahun. (Josephine/SV IPB)
Editor : Yosep Awaludin