RADAR BOGOR - Pencairan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dikabarkan mulai dilakukan pada Senin (20/10/2025).
Namun, saat melakukan pengecekan di tanggal yang sama, status BLT Kesra periode Oktober November Desember belum muncul di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Nexg Generation (SIKS NG).
Sehingga, bisa disimpulkan kemungkinan untuk perkembangan pencairan bantuan saat ini masih belum dimulai karena status belum muncul di SIKS NG.
Walaupun pemerintah mengumumkan penyaluran bantuan dimulai pada 20 Oktober 2025, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus sabar menunggu.
Terpantau, pencairan belum ramai karena bantuan disalurkan secara bertahap, kemungkinan 1 hingga 3 KPM akan menerima dan bantuan pada minggu ini.
Penyaluran bantuan BLT Kesra diprediksi akan ramai pada November atau Desember bersamaan atau mendekati dengan jadwal pencairan bantuan reguler Kemensos.
Penyaluran bansos reguler yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keempat tahun 2025.
Diketahui, besaran BLT Kesra yang akan dibagikan kepada lebih dari 35 juta KPM adalah Rp300 ribu per bulan.
Pemerintah mencairkan bantuan tersebut dalam satu kali penyaluran untuk tiga periode, sehingga setiap KPM akan mendapatkan Rp900.000.
Sementara itu, beberapa waktu yang lalu di laman SIKS NG muncul status bantuan penebalan BPNT periode November-Desember sebesar Rp400.000.
Namun, terkait hal tersebut belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah, sehingga sampai saat ini KPM masih harus menunggu pengumuman selanjutnya.
Tidak sedikit yang mengatakan, status bantuan penebalan Rp400 ribu yang hilang kemungkinan diganti dengan BLT Kesra sebesar Rp900.000.
Hal ini diperkuat dengan adanya pengumuman dari pemerintah terkait pengadaan dengan BLTS Kesra untuk periode 3 bulan.
KPM bisa melakukan pengecekan pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mengunjungi laman SIKS NG.
Namun disarankan untuk KPM agar tidak perlu bolak-balik mengecek kartu KKS untuk mengetahui BLT Kesra sudah masuk atau belum.
Sebaiknya, penerima manfaat yang merasa termasuk dalam desil 1 hingga 4, menunggu informasi dari pemerintah desa atau pendamping sosial di wilayah masing-masing.
KPM tidak perlu terburu-buru karena pencairan masih dilakukan hingga akhir tahun atau Desember 2025.
Editor : Siti Dewi Yanti