RADAR BOGOR - Pada Senin (20/10/2025), sejumlah dana bantuan sosial (bansos) cair di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Pencairan ini bersamaan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang dimulai pada 20 Oktober 2025.
Fakta ini dilaporkan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengaku mendapatkan pencairan dana bantuan sekitar Rp975.000.
Informasi terbaru menyebutkan, nominal pencairan melalui kartu KKS berbeda-beda hingga Rp975.000.
Diketahui, bansos yang cair lewat KKS merupakan penyaluran bantuan tahap kedua sampai ketiga. Sehingga, sampai hari ini masih ada penyaluran bantuan susulan.
KPM yang mengaku cair Rp975.000 tersebut merupakan penerima manfaat bantuan susulan untuk tahap kedua sampai ketiga.
Besar kemungkinan, KPM pemilik KKS juga akan mendapatkan pencairan bantuan penebalan alokasi Juni Juli yang lalu.
Sehingga, bisa disimpulkan KPM yang melaporkan dan mengunggah bukti pencairan dana bansos dengan nominal Rp975.000 lewat media sosial merupakan penyaluran susulan.
Besaran bantuan yang mencapai Rp975.000 kemungkinan memiliki komponen lansia satu orang (Rp600 ribu) dan satu anak SMP (Rp375 ribu).
Sementara itu, terkait pencairan BLT Kesra yang mulai dilakukan pada 20 Oktober lewat KKS, hingga saat ini belum ada KPM yang melaporkan dana bantuan cair.
Jika ada yang melaporkan KKS cair, bantuan tersebut merupakan dana bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau penebalan tahap kedua.
Saat ini, penerima manfaat BLT Kesra yang sudah mendapatkan bantuan Rp900 ribu berjumlah 50 orang yang belum pernah mendapatkan bansos.
Sebagai informasi, BLTS Kesra merupakan hasil efisiensi anggaran dan diberikan langsung kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai.
Sasaran bansos terbaru ini lebih dari 35 juta KPM, yang sebagian merupakan penerima manfaat bantuan reguler dari Kementerian Sosial.
Penerima manfaat BLT Kesra akan mendapatkan bantuan Rp900.000 untuk alokasi bulan Oktober, November, Desember 2025.
KPM yang berhak mendapat bantuan tersebut merupakan warga yang termasuk dalam desil 1 hingga 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan acuan pemerintah untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.
Editor : Siti Dewi Yanti