RADAR BOGOR - Pemerintah mengumumkan program stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) senilai Rp30 triliun.
Bantuan ini diberikan kepada lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan diterima pada Senin kemarin (20/10/2025) lalu.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara peluncuran BLTS Kesra.
Pemerintah menyalurkan BLT melalui Bank Himbara dan PT Pos alokasi Oktober Desember 2025.
Penyaluran yang dilakukan melalui Bank Himbara diperuntukan kepada 18,3 juta, sedangkan 17,2 juta KPM melalui PT Pos, yang sama-sama akan mulai dicairkan pada 20 Oktober 2025.
Sayangnya, bantuan tambahan yang dijanjikan didistribusikan pada Senin (20/10/2025) lalu mengalami keterlambatan.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menuturkan, Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang satu data Indonesia atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Badan Pusat Statistik (BPS) mengelola DTSEN yang merupakan tempat semua pangkalan data dikumpulkan, divalidasi ulang, dan diukur ulang oleh BPS.
"Keluaran dari BPS inilah yang menjadi pedoman bagi kita untuk menyalurkan bansos atau mengintervensi program," ungkapnya.
Data BLTS Kesra sedang dikoordinasikan, namun sudah diselesaikan oleh BPS, sehingga sudah bisa dikirim ke daerah di seluruh Indonesia.
Kemudian, daerah mendapat waktu untuk melakukan ground check, dipadankan sambil konsolidasi dan mengirimkan data KPM ke PT Pos Indonesia.
Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirimkan data terbaru penerima manfaat BLTS Kesra kepada pihak PT Pos Indonesia pada Rabu (22/102025).
Sehingga, diharapkan penyaluran bantuan tambahan bisa terus berjalan karena sejak 20 Oktober 2025, bantuan terus disalurkan secara bertahap.
"Kalau penyaluran tiap hari jalan terus ya. Per hari (22/10/2025) ini sudah ada 16 juta KPM yang siap disalurkan lewat Himbara untuk reguler," Ucapnya.
Dalam beberapa hari ke depan, KPM yang mendapat pencairan melalui PT Pos Indonesia atau yang belum memiliki rekening akan mulai disalurkan.
Saat ini, Kemensos bersama Kementerian Keuangan dan beberapa instansi terkait, memastikan rekening yang dimiliki penerima manfaat yang baru.
Karena penyaluran melalui Himbara tanpa mengeluarkan biaya, sedangkan lewat PT Pos Indonesia dikenakan biaya.
Mensos menjabarkan, validasi data sudah selesai dan saat ini merupakan peran dari Kemensos untuk penyaluran terutama di PT Pos dan juga pendataan terkait dengan rekening bank.
Kemensos tinggal menyalurkan, sedangkan anggaran untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
Editor : Siti Dewi Yanti