RADAR BOGOR – Hari ini menjadi penanda dimulainya penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler Tahap 4 (Triwulan IV) secara bertahap.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, hadir langsung meninjau proses penyaluran bansos di Kantor Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dikutip dari kanal YouTube Info Bansos, kunjungan Mensos menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan bansos, termasuk PKH, BPNT, dan bantuan penebalan, disalurkan tepat sasaran.
Terutama bagi masyarakat dalam Desil 1 hingga Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penyaluran yang ditinjau Gus Ipul mencakup:
• BPNT/Sembako: Bantuan sebesar Rp600.000 (alokasi dua bulan) diterima oleh 100 KPM yang hadir di Cibinong.
• PKH: Nominal bantuan disesuaikan dengan komponen keluarga penerima.
Gus Ipul juga mengonfirmasi adanya bantuan penebalan sebesar Rp300.000 per bulan yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan, dengan total Rp900.000.
Bagi KPM BPNT Desil 1–4, akumulasi pencairan dalam periode ini dapat mencapai Rp1,5 juta (BPNT + penebalan).
Sementara itu, KPM yang juga menerima PKH bisa memperoleh total bantuan lebih besar.
Menurut Gus Ipul, hingga hari peninjauan, lebih dari 4 juta bansos reguler telah disalurkan dan akan terus bertambah hingga tuntas dalam minggu-minggu berikutnya.
Mensos juga memberikan pembaruan terkait BLT Kesra yang menargetkan lebih dari 35 juta KPM dengan total anggaran Rp31,54 triliun.
Status: Saat ini, BLT Kesra (Rp900.000 untuk tiga bulan) masih dalam tahap finalisasi pemadanan data dan verifikasi.
Koreksi Data: Di Bogor, Gus Ipul menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengoreksi data BPS yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Beberapa KPM di Bogor dikoreksi dan dikeluarkan dari daftar penerima karena tidak memenuhi kriteria.
Penyaluran via Pos: Penyaluran BLT Kesra bagi 17 juta KPM yang belum memiliki rekening (via PT Pos Indonesia) diprediksi dimulai minggu depan. Penyaluran ini diprioritaskan melalui rekening Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BSI) karena dinilai lebih efisien.
Dalam kunjungannya, Gus Ipul memberi perhatian serius terhadap dua isu utama:
1. Larangan Pungli. Mensos menegaskan penyaluran bansos gratis dan seluruh biaya ditanggung pemerintah. KPM diminta menghindari segala bentuk pungutan liar.
2. Game Online Terlarang. Gus Ipul menyoroti fenomena KPM yang menggunakan dana bansos untuk bermain game online terlarang.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 600.000 penerima bansos di seluruh Indonesia yang terindikasi bermain game online, dengan 6.000 di antaranya berasal dari Kabupaten Bogor tertinggi secara nasional.
Mensos meminta pendamping sosial lebih teliti dalam mengawasi dan mengedukasi KPM agar dana bansos dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ia juga mengingatkan bahwa bansos bersifat sementara dan harus menjadi motivasi menuju kemandirian ekonomi.***
Editor : Eli Kustiyawati