RADAR BOGOR – Menjelang akhir Oktober 2025, perkembangan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler tahap 4 dan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) kembali menjadi perhatian publik.
Melalui unggahan dari kanal Sukron Channel, dijelaskan secara rinci progres pencairan, jadwal bank penyalur, serta mekanisme penentuan kelayakan penerima di DTKS.
1. Pencairan Bansos Reguler Tahap 4 (PKH dan BPNT)
Pencairan bansos reguler tahap 4 telah dimulai lebih awal di wilayah Aceh, khususnya bagi KPM pengguna Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 25 Oktober 2025.
Sementara itu, hingga 26 Oktober 2025, bank penyalur lain seperti BNI, BRI, dan Mandiri belum memulai penyaluran tahap ini.
Beberapa laporan menyebut adanya saldo masuk di KKS BNI sebesar Rp600.000, namun setelah dilakukan pengecekan, dana tersebut merupakan pencairan tahap 3 yang tertunda, bukan untuk tahap 4.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa KPM yang masih memenuhi kriteria hingga akhir tahun 2025 akan tetap mendapatkan pencairan tahap 4 ini.
2. Bantuan Tambahan: Beras dan Minyak Goreng
Selain bansos reguler, pemerintah juga menyalurkan bantuan tambahan berupa beras total 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter untuk periode Oktober–November 2025.
Bantuan ini hanya diberikan kepada KPM penerima BPNT atau penerima ganda BPNT dan PKH.
Sementara itu, KPM PKH murni tidak termasuk dalam daftar penerima karena kuota bantuan pangan ini memang dialokasikan khusus untuk penerima BPNT.
Baca Juga: Bansos Tahap Keempat Sudah Mulai Cair, KPM Laporkan Bantuan Periode Sebelumnya Belum Diterima
Distribusi dilakukan secara bertahap hingga akhir November melalui mekanisme penyalur lokal yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.
3. Bantuan BLT Kesra Rp900.000: Jenis, Penyaluran, dan Kriteria Penerima
Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900.000 menjadi tambahan penting bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi.
Bantuan ini disalurkan dengan dua mekanisme, yaitu tunai dan non-tunai.
Penyaluran tunai dilakukan melalui PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak memiliki rekening KKS atau bukan penerima PKH dan BPNT.
Sementara penyaluran non-tunai akan langsung ditransfer ke rekening atau kartu KKS bagi KPM aktif.
Kriteria penerima ditetapkan berdasarkan desil kesejahteraan 1 hingga 4 dalam DTKS, artinya hanya keluarga dengan tingkat ekonomi terbawah yang berhak menerima.
Bahkan, keluarga yang belum menerima PKH atau BPNT tetap berpeluang mendapatkan bantuan ini asalkan terdaftar dalam desil 1–4.
Saat ini, nama-nama calon penerima non-KPM PKH/BPNT sedang diverifikasi, dan proses verifikasi ini ditargetkan rampung pada 28 Oktober 2025.
Penyaluran BLTS Kesra diperkirakan berlangsung bertahap mulai November hingga Desember 2025.
4. Sistem Penentuan Kelayakan Berdasarkan Desil
Sistem desil menjadi acuan utama dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan.
Desil kesejahteraan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bagi masyarakat yang merasa layak namun tidak tercatat sebagai penerima, terdapat dua cara untuk mengajukan pembaruan desil.
Pertama, melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store. Pendaftar dapat membuat akun, masuk ke menu Pembaruan Desil, dan menunggu proses survei lapangan oleh petugas.
Kedua, melalui operator SIKS NG di kantor desa atau kelurahan dengan membawa KTP dan KK untuk disurvei ulang.
Survei tersebut mencakup 39 pertanyaan sosial ekonomi yang digunakan untuk menilai apakah status desil seseorang bisa turun, tetap, atau naik.
Masyarakat dengan desil di atas 4 (misalnya 6–10) secara otomatis tidak akan masuk sebagai penerima bantuan sosial.
5. Catatan Tambahan: Pentingnya Mengecek Saldo Secara Mandiri
Unggahan ini juga mengingatkan agar KPM rutin mengecek saldo KKS secara mandiri agar tidak tertipu dengan informasi yang tidak akurat.
Banyak laporan palsu di media sosial yang mengklaim bansos sudah cair di semua bank, padahal kenyataannya baru sebagian wilayah seperti Aceh melalui BSI yang sudah menerima.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengandalkan sumber resmi seperti situs Kemensos, aplikasi Cek Bansos, dan kanal informasi yang terpercaya.***
Editor : Eli Kustiyawati