RADAR BOGOR – Menjelang penutupan tahun 2025, pemerintah mempersiapkan penyaluran bantuan sosial (bansos) berskala nasional melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900 ribu.
Informasi terbaru dari kanal Cek Bansos pada 27 Oktober 2025 menunjukkan bahwa proses pencairan Tahap 4, yang mencakup alokasi Oktober, November, dan Desember, telah mulai bergerak di sejumlah wilayah.
Namun, pelaksanaannya masih berjalan bertahap, bergantung pada kesiapan sistem dan verifikasi data penerima di masing-masing daerah.
1. Awal Pencairan Tahap 4 untuk PKH dan BPNT
Tahap 4 menjadi penyaluran terakhir tahun 2025 untuk dua program utama pemerintah, yaitu PKH dan BPNT.
Berdasarkan laporan unggahan tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) tercatat sebagai lembaga pertama yang mulai menyalurkan bantuan Tahap 4, terutama di wilayah Aceh, sejak Sabtu sebelumnya.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pencairan bantuan akhir tahun telah dimulai, meskipun belum berjalan secara nasional.
2. Kondisi di Bank Penyalur Lain: BRI, BNI, dan Mandiri
Sementara itu, bank penyalur lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri masih menunggu instruksi resmi terkait pencairan Tahap 4.
Hingga 27 Oktober 2025, belum ada tanda pencairan massal di ketiga bank tersebut. Meski begitu, terdapat sejumlah laporan dari penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) baru yang mengalami saldo tambahan di luar Tahap 4.
Di Bank BRI, misalnya, ditemukan saldo tambahan Rp400 ribu dan pencairan dua tahap komponen balita dengan total Rp1.500.000.
Sementara di daerah Cisolok, penerima bantuan melalui Bank BNI menerima gabungan Tahap 2 dan 3 beserta penambahan Rp400 ribu hingga total Rp1.600.000.
Laporan di Bank Mandiri pun menunjukkan pencairan untuk KPM hasil validasi komponen anak sekolah dan balita, namun juga bukan bagian dari Tahap 4.
3. Status Terbaru di Sistem SIKS-NG
Pemantauan terhadap SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation) menjadi acuan penting untuk memastikan kelanjutan pencairan.
Hingga 27 Oktober 2025, akun pendamping sosial di berbagai daerah melaporkan belum adanya pembaruan status penyaluran Tahap 4 untuk bank-bank besar.
Hal ini menunjukkan bahwa data penerima masih dalam tahap finalisasi dan sinkronisasi. Setelah status salur resmi muncul di sistem SIKS-NG, pencairan diperkirakan akan berlangsung secara nasional.
Proses ini krusial karena sistem tersebut berfungsi memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih penerima.
4. Rencana Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp900 Ribu
Selain PKH dan BPNT, pemerintah juga mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan sebesar Rp900 ribu yang dibagikan untuk tiga bulan, masing-masing Rp300 ribu per bulan.
BLT ini ditujukan bagi masyarakat yang belum pernah menerima PKH maupun BPNT, terutama yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi.
5. Wilayah 3T yang Menjadi Prioritas Pencairan BLT
Penyaluran BLT Rp900 ribu akan difokuskan terlebih dahulu pada wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
Dalam unggahan tersebut disebutkan beberapa daerah yang menjadi prioritas awal, seperti Kabupaten Mentawai, Musi Rawas Utara, dan Pesisir Barat di Provinsi Sumatera Utara.
Selain itu, wilayah kepulauan di Nusa Tenggara, sejumlah daerah di Sulawesi Tengah seperti Donggala, Tojo Una-una, dan Sigi, serta beberapa wilayah di Kepulauan Maluku dan Papua juga termasuk dalam daftar penerima pertama.
Pemilihan wilayah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil tidak tertinggal dalam penerimaan manfaat bansos nasional.
6. Mekanisme Penyaluran Melalui PT Pos Indonesia
Untuk menjangkau wilayah yang tidak memiliki akses langsung ke perbankan, pemerintah akan menggunakan jasa PT Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan BLT.
Mekanisme ini terbukti efektif untuk menjangkau daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas perbankan.
Penerima bantuan akan mendapatkan undangan resmi dari kantor pos sebagai tanda bahwa nama mereka telah terverifikasi dan siap dicairkan.
Data penerima yang digunakan berasal dari hasil verifikasi dan validasi di sistem SIKS-NG, dengan prioritas bagi penerima baru yang belum pernah tercatat sebagai KPM bansos sebelumnya.***
Editor : Eli Kustiyawati