RADAR BOGOR – Kabar bahagia tengah menyelimuti jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos di seluruh Indonesia.
Setelah penantian panjang, pemerintah akhirnya mulai menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk periode Oktober hingga Desember 2025.
Berdasarkan hasil pantauan berbagai sumber dan laporan media sosial, saldo bantuan mulai masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di lebih dari 30 kabupaten/kota sejak Senin pagi (27/10).
Antusiasme warga terlihat jelas, banyak yang telah membagikan bukti pencairan melalui unggahan di Facebook dan grup WhatsApp.
Penyaluran Serentak Melalui Empat Bank
Empat bank besar ditugaskan sebagai penyalur utama, yakni Bank BSI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI.
Proses penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan rekap SP2D PKH tahap 4 termin 1 dan 2 yang telah turun resmi pada hari yang sama.
Jika kedua bantuan BPNT dan PKH masuk bersamaan, maka penarikan dapat dilakukan sekaligus melalui kartu KKS di ATM bank penyalur.
Untuk BPNT, masing-masing KPM akan menerima Rp600.000.
Sedangkan PKH disesuaikan dengan kategori penerima, seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas.
Daerah yang Sudah Cair
Penyaluran bantuan telah dimulai di berbagai wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, Asahan, Garut, Bogor, Deli Serdang, hingga Tulungagung.
Dilansir dari kanal YouTube Info Bansos, mayoritas pencairan tahap awal berlangsung di Provinsi Aceh melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
Sementara itu, Bank Mandiri mulai menyalurkan bantuan ke daerah-daerah lain seperti Bogor, Bone, Brebes, Gorontalo Utara, Gunung Kidul, Lampung Timur, Kolaka, hingga Bengkulu dan Banten.
Tidak Semua KPM Dapat: Banyak yang Terhapus dari DTSEN
Namun, di balik kabar gembira ini, tidak sedikit warga yang kecewa karena tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.
Hal ini terjadi akibat penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memperbarui status kelayakan berdasarkan kondisi ekonomi terbaru.
Sedikitnya 1,8 hingga 1,9 juta KPM dikeluarkan dari daftar karena dianggap tidak lagi masuk kategori miskin atau miskin ekstrem (desil 6 ke atas).
Selain itu, penerima yang memiliki anggota keluarga berstatus ASN, TNI/Polri, pensiunan, guru sertifikasi, P3K, atau pekerja dengan gaji di atas UMR juga otomatis tidak lagi berhak menerima bantuan.
Bahkan, penggunaan listrik tinggi (2.200 VA ke atas) kini menjadi salah satu indikator bahwa rumah tangga tersebut dianggap mampu dan dicoret dari daftar penerima bansos.
Meski begitu, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap memantau saldo KKS dan informasi resmi dari Kemensos.
Proses transfer dilakukan bertahap, sehingga tidak semua wilayah menerima pada hari yang sama.
Untuk kepastian data dan jadwal pencairan, masyarakat disarankan memeriksa langsung melalui situs resmi Kemensos atau aplikasi Cek Bansos.***
Editor : Eli Kustiyawati